Jakarta: Hari Senin (7/1) siang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri mengunjungi Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur.

"Tujuan kunjungan saya adalah pertama untuk mendengarkan presentasi dari Kepala BPKP, Didi Widayadi, tentang pemikiran-pemikiran BPKP, bagaimana audit internal pemerintah dapat dilaksanakan lebih efektif," terang SBY kepada wartawan usai acara. "Yang kedua adalah berangkat dari pemikiran itu, kita bahas dan rumuskan langkah-langkah kedepan, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan audit keuangan yang juga mengait pada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah agar berjalan efektif," lanjutnya.

Dari tujuan kunjungan tersebut, menurut SBY, maka pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan langkah-langkah yang lebih mengefektifkan pelaksanaan audit internal itu. "Selama tiga tahun kami telah berupaya keras untuk menata, melakukan audit sebaik-baiknya di pusat maupun daerah. Nah dari pengalaman tiga tahun inilah muncul sejumlah permasalahan dan isu yang tentunya perlu dicarikan solusinya dengan cepat dan tepat, dengan harapan tahun 2008 dan 2009 mendatang pelaksanaan audit internal bisa berjalan lebih baik, lebih efektif, dan hasil yang tentunya sesuai dengan harapan kita," SBY menegaskan.

Ditambahkan SBY, kepentingan pemerintah yang pertama adalah keuangan negara yang dikelola jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, berjalan optimal, transparan, dan akuntabel. "Yang kedua, kegiatan pembangunan yang dibiayai keuangan negara tersebut diharapkan berjalan dengan baik dan mencapai sasaran-sasaran yang diharapkan," tambahnya.

"Ketiga, mengambil pelajaran dari pengalaman tiga tahun ini banyak sekali keragu-raguan, kegamangan, atau dalam batas tertentu ketakutan dari pengguna anggaran di negeri kita ini dalam menggunakan anggaran. Takut hal tersebut dikatakan penyimpangan seperti korupsi. Ini tidak boleh terjadi karena bisa mengganggu implementasi anggaran yang telah dialokasikan. Akibatnya mengganggu kegiatan pembangunan termasuk kegiatan pemerintahan. Oleh karena itulah akan kita lebih efektifkan lagi lembaga dan mekanisme untuk membantu pengguna anggaran untuk kedepan agar tidak ragu-ragu dan bisa menggunakan anggaran tepat waktu dan tepat sasaran," tegasnya.

"Dalam kaitan ini, BPKP dan lembaga-lembaga audit internal lainnya memiliki peran yang penting," ujar SBY. "Yang keempat adalah berkaitan dengan kapasitas yaitu kapasitas lembaga audit, kapasitas pengguna anggaran, dan kapasitas birokrasi pemerintahan yang tentu menjadi kepentingan kita untuk dapat dipelihara dan ditingkatkan agar pengelolaan keuangan negara dan kegiatan pembangunan benar-benar dapat berjalan secara tepat dan mencapai sasaran," ujarnya.

"Empat kepentingan inilah yang menjadi esensi dari apa yang terus kita tingkatkan pelaksanaan audit dan pengawasan dalam arti luas. Dengan perubahan undang-undang di bidang keuangan pada masa reformasi, diperlukan tatanan-tatanan yang lebih tepat, misalnya menyangkut kewenangan BPKP, kewenangan lembaga audit departemen atau pemerintahan daerah dan lembaga-lembaga yang lain. Ruang lingkupnya, konsentrasi atau fokusnya, dan juga prioritas-prioritasnya," lanjut SBY.

Menurut SBY, dalam waktu dekat ini Perpres akan mengatur lebih gamblang lagi agar pengalaman tiga tahun yang masih terdapat sedikit tumpang tindih dan masalah-masalah yang vakum, bisa diatasi. Dengan demikian akuntabilitas keadaan keuangan negara akan lebih baik lagi.

Kepada keluarga besar BPKP, Presiden SBY mengajak mereka untuk terus secara gigih mengemban tugasnya dengan baik. "Negara dan pemerintah memerlukan kepakaran, pengalaman, dan kecakapan dalam menangani tugas-tugas auditing ini. Harapan saya, dengan penataan yang lebih baik maka keseluruhan kegiatan pemeriksaan keuangan dan pembangunan di negeri kita bisa berjalan lebih baik lagi," SBY berpesan.

Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang hadir mendampingi Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla antara lain adalah Menko Polhukkam Widodo A.S., Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Mardiyanto, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Jubir Kepresidenan Andi Mallarangeng. (osa)