Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir di Kantor Departemen Pekerjaan Umum, hari Selasa (8/1), untuk menyimak paparan dari Menteri PU Djoko Kirmanto mengenai kinerja tahun 2007, dan rencana kerja tahun 2008. Hadir pada acara itu antara lain Menko Perekonomian Boediono, Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menhut M.S.Ka'ban, Menhub Djusman Syafii Jamal, Mensesneg Hatta Rajasa, Meneg BUMN Sofyan Djalil, Menteri Perikanan dan Kelautan Freddy Numberi, Kepala Meneg LH Rahmat Witoelar, Mendagri Mardiyanto, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Kepala Bappenas Paskah Suzetta dan Kepala BPN Djoyo Hadiwinoto.

"Hari ini beserta Wakil Presiden kami melakukan kunjungan kerja ke Departemen Pekerjaan Umum sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan untuk mendengarkan laporan dari Menteri PU apa yang dicapai dan dilakukan dalam tahun 2007 lalu sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, dan sekaligus apa yang akan dilakukan pada tahun 2008, baik agenda dan prioritas-prioritasnya," kata Presiden dalam keterangan pers usai pemaparan.

Dijelaskan oleh Presiden, pembangunan infrastruktur dan fungsi-fungsi lain yang dilaksanakan oleh Departemen PU sangat penting, baik untuk menggerakan perekonomian nasional, maupun untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada rakyat dan publik. "Kita berharap, sejalan dengan momentum kebangkitan ekonomi yang terjadi di negeri kita tahun ini dan tahun - tahun mendatang, Departemen PU dapat meningkatkan kinerjanya dan dapat melakukan pembangunan infrastruktur di tanah air dengan lebih efektif lagi, sehingga sasaran- sasaran pembangunan yang saya sampaikan tadi dapat dicapai," kata Presiden.

"Setelah kita mendengar laporan lengkap dari menteri PU dan setelah kita bahas secara seksama dengan juga mendengarkan dari menteri-menteri terkaitdan Wakil Presiden, kita merumuskan langkah-langkah ke depan baik pada tingkat Ddepartemen Pekerjaan Umum, baik pada jajaran pemerintah secara lebih luas agar beberapa prioritas yang saya anggap penting dapat dicapai pada tahun 2008 ini," kata Presiden.

Pertama adalah kepentingan untuk dapat membangun dan memelihara infrastruktur yang bisa meningkatkan ketahanan pangan, infrastruktur yang berkaitan dengan sektor pertanian dah yang juga dapat mengatasi ancaman bencana alam, khususnya bencana banjir. "Telah ditetapkan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pertanian, ketahanan pangan, dan mengatasi banjir yang kita lebih arahkan untuk daerah penyangga pangan dan daerah rawan bencana banjir selama ini. Kita juga telah mengalokasikan pembangunan sejumlah tempat penampungan air yang bisa digunakan untuk kepentingan pertanian maupun kepentingan pelayanan publik," kata Presiden.

Yang kedua, yaitu menyangkut infrastruktur jalan. "Tahun lalu telah dilakukan berbagai upaya pembangunan yang dilanjutkan tahun ini, baik itu pemeliharaan maupun pembangunan ruas-ruas jalan baru kita memprioritaskan, memperbaiki jalan yang dalam keadaan rusak berat, dan juga melanjutkan pembangunan ruas-ruas jalan tol sudah kita rencanakan dan persiapkan untuk bisa kita wujudkan dalam waktu tiga tahun mendatang 2008-2009-2010. Rencana untuk terus meningkatkan ruas jalan ini menambah dari masa ke masa dan tadi sudah kita tetapkan, 1119 km dengan tahapan yang diatur mulai tahun ini ke depan, " lanjutnya.

Yang ketiga, kata Presiden, infrastruktur air minum atau air bersih diberikan prioritas, mengingat beberapa kota kabupaten mengalami kelangkaan air bersih, air minum, yang tentu tidak baik karena menyangkut aspek kesehatan bagi rakyat dan anak-anak kita. "Dan kita juga memberikan atensi pembangunan sarana air bersih di pedesaan. Banyak sekali di negeri kita ini, selama Indonesia merdeka, sulit mendapatkan air bersih untuk air minum. Dalam kaitan itulah melalui program pembangunan pedesaan, Departemen PU akan meningkatkan jaringan air bersih, air minum dan juga pembangunan sarana air bersih di pedesaan," kata Presiden.

Hal keempat, menurut Presiden, juga dianggarkan dan diprogramkan untuk membangun kawasan pemukiman yang kumuh atau belum baik dan termasuk kawasan nelayan. "Ini penting, karena setelah kita lihat, saya sendiri sering melihat ke berbagai wilayah di negeri kita ini tiga tahun lebih ini, maka ada kepentingan untuk betul-betul meningkatkan derajat infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah-wilayah itu, dan kita ingin betul-betul ada sinergi dan sinkronisasi dengan program yang lain," kata Presiden.

"Perlu saya sampaikan kepada para pimpinan pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi, perlu ada keterpaduan dan pembagian pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur dan kawasan - kawasan seperti ini. Anggaran kota/ kabupaten, anggaran provinsi dan anggaran pusat kita padukan. Dengan demikian lebih efektif karena kita menganut desentralisasi fiskal, dan dengan otonomi daerah pemerintah daerah juga memiliki kewajiban u ntuk terus meningkatkan infrastrukturnya," kata Presiden.

Yang kelima, kata Presiden, pembangunan ruas jalan tol, ada kendala tentang pembebasan tanah. "Saya menghimbau yang kesekian kalinya, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan rakyat, kiranya dapat dilaksanakan kerjasama yang baik. Tentu penentuan harga tanah yang dibebaskan harus tepat, tidak boleh merugikan rakyat dan aspek - aspek lain. Harus transparan, akuntabel, tapi bagaimanapun juga sekali lagi mesti lancar. Sebab kalau macet di sana sini, apalagi kalau -mohon maaf- calo-calo tanah ikut bermain, mengambil keuntungan berlipat gandayang tidak peduli pada kepentingan umum dan kepentingan rakyat,kita merugi. Saya mengajak semua, marilah untuk kepentingan umum kita sukseskan ini," himbau Presiden.

"Saya juga memberikan instruksi, minta para bupati, walikota, gubernur, bersama-sama pemerintah pusat baik departemen PU, Depdagri, BPN dan pihak-pihak lain, untuk turun ke lapangan memastikan pembebasan tanah yang adil dan tidak merugikan rakyat, dapat dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga pembangunan infrastruktur termasuk jalan dan lain-lain dapat dilaksanakan dengan baik," kata Presiden.

Presiden juga menekankan pentingnya sinkronisasi dan sinergi. "Departemen PU tentu tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada tekad dari yang lain-lain. Saya juga menggarisbawahi penggunaan anggaran. Anggaran Departemen PU tahun 2008 ini naik sekitar 41 persen dari anggaran sebelumnya. Kita ingin kenaikan anggaran ini dirasakan oleh rakyat, nyata, konkrit, jangan lebih banyak digunakan untuk birokrasi. Yang kita inginkan sampai pada sasaran-sasaran yang memang selama ini belum dapat kita bangun dengan baik," kata Presiden.

"Oleh karena itu, saya minta menteri PU untuk betul-betul mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran yang besar ini sebaik-baiknya, dan lembaga audit melaksanakan tugasnya, sehingga apa yang dilakukan Departemen PU dengan kerja kerasnya tidak terganggu karena pengelolaan anggaran yang tidak semestinya. Kita ingin semuanya berhasil, termasuk akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran" kata Presiden menutup keterangan persnya.(nnf)