Jakarta: Untuk menghadapi gejolak harga kedelai, pemerintah menetapkan tiga hal paket kebijakan kedelai, yaitu menurunkan bea masuk impor dari 10 persen menjadi 0 persen, mendorong menggerakkan pertanian kedelai di berbagai tempat di tanah air, serta berkomunikasi dengan para importir untuk ikut menyelamatkan harga kedelai agar tidak terjadi guncangan baru bagi perekonomian. Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi persnya usai rapat di Kantor Departemen Pertanian kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, hari Selasa (15/1) siang.

"Saat ini arga kedelai di pasar internasional naik sangat tajam. Kenaikan tajam itu berkaitan dengan supply and demand. Banyak kedelai diubah menjadi minyak goreng, dengan demikian suppy turun, maka harga cenderuh naik" jelas SBY. "Memang tidak mudah bagi para petani di Indonesia untuk menanam kedelai, karena harga kedelai nasional murah. Oleh karena itu, 60 persen dari dari kebutuhan kedelai yang total 2 juta ton per tahun, masih diimpor," kata Presiden.

"Paket kebijakan kedelai ini harus terus dikembangkan, agar bisa merespon gejolak kedelai agar punya keseimbangan dan jangan tergantung pada kedelai impor," jelas SBY. Untuk itu, lanjut Presiden, pemerintah berencana untuk menggalakkan penanaman kedelai dalam jumlah yang besar, untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional. "Kami akan mencari daerah-daerah subtropis dengan luasan lahan dan sistem tertentu, sehingga output nasional kedelai meningkat. Ini masih memerlukan perumusan. Saya sudah menugaskan Mentan dan menteri terkait untuk membahas rencana ini," kata SBY.

Pada rapat di Kantor Deptan, Presiden didampingi Wapres Jusuf Kalla. Hadir pula Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menko Polhukam Widodo AS, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Kepala Bappenas Paskah Suzetta serta Jubir Presiden Andi A. Mallarangeng. (mit)