Berita Utama

Presiden ke Kantor Depnakertrans

Perlindungan untuk WNI di Luar Negeri

Presiden SBY didampingi beberapa menteri memberi penjelasan kepada wartawan, usai rapat di Kantor Depnakertrans, hari Rabu  (16/1) siang. (foto: abror/presidensby.info)
Presiden SBY didampingi beberapa menteri memberi penjelasan kepada wartawan, usai rapat di Kantor Depnakertrans, hari Rabu (16/1) siang. (foto: abror/presidensby.info)
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Jusuf Kalla, hari Rabu (16/1) siang berkunjungan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Transmigras, untuk mendengar pemaparan Menakertrans, Erman Suparno mengenai kinerja Depnakertrans tahun 2007 serta rencana kerja tahun 2008. Menakertrans juga menjelaskan langkah-langkah yang menyangkut ketenagakerjaan dan transmigrasi yang akan dilakukan pemerintah pusat dan daerah.

Ada empat pokok bahasan yang dalam rapat yang langsung dipimpin Presiden SBY, yaitu mengenai peningkatan pemberian latihan kepada tenaga kerja, mengoptimalkan penggunaan BLK untuk mendidik para tenaga kerja, menjaga hubungan baik dengan pihak industri serta pengelolaan tenaga kerja di luar negeri.

Usai memimpin rapat di Depnakertrans, kepada wartawan Presiden SBY menjelaskan, pemerintah akan lebih meningkatkan sinkronisasi antara jajaran pemerintah pusat dan daerah dengan lembaga pendidikan dan pelatihan serta pihak pasar yang memerlukan tenaga kerja baru, agar angka pengangguran makin susut. Pemerintah akan memastikan bahwa pekerja-pekerja baru memiliki kecakapan atau skill yang diharapkan oleh perusahaan atau industri.

"Untuk mendidik para tenaga kerja agar memiliki skill yang diharapkan oleh industri, pemerintah juga akan memastikan pendidikan dan pelatihan di Balai Latihan Kerja seluruh tanah air agar dapat digunakan lebih efektif. BLK harus melakukan kegiatan yang dikoordinasikan dengan pendidikan pelatihan dan pasar tenaga kerja, agar skill lebih klop dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, jelas SBY.

"Pemerintah juga akan memastikan terjalinnya hubungan baik dengan pihak industri, pemerintah dan tenaga kerja. Antara asosiasi pekerja, asosiasi usaha dan pemerintah, diharapkan bisa memikirkan langkah-langkah terpadu agar ekonomi tumbuh dan para pekerja mendapatkan hak dan kesejahteraan yang lebih baik," kata SBY. Menurut SBY, hubungan semacam ini harus dipelihara agar setiap masalah yang dihadapi, bisa dipecahkan secara bersama-sama.

Mengenai pengelolaan tenaga kerja di luar negeri, Presiden SBY mengatakan bahwa misi pemerintah ada dua, yaitu pertama pemerintah akan selalu memberikan perlindungan dan pelayanan yang terbaik bagi warga negara Indonesia di luar negeri. "Pemerintah ingin melindungi dengan gigih hak-hak warga negara Indonesia di luar negeri, karena banyak sekali saudara kita di luar negeri, dan terkadang timbul masalah. Pemerintah akan selalu berusaha untuk membantu dari segala aspek," kata SBY. Yang kedua lanjut SBY, adalah pemerintah ingin pekerja-pekerja mendapatkan kesempatan kerja lebih banyak lagi di luar negeri.

Sedangkan mengenai Transmigrasi, Presiden SBY mendukung program Depnakertrans bersama dengan pemerintah daerah untuk membangun kota terpadu mandiri yang dihuni oleh penduduk lokal serta transmigran. "Kota terpadu mandiri adalah satu kawasan dimana penduduk lokal dan transmigran disediakan fasilitas yang baik serta infrastruktur yang menunjang. Seperti pendidikan, kesehatan, transport dan lain sebagainya," SBY menjelaskan. Dengan adanya kota ini, SBY berharap akan ada manfaat dan nilai baru yang dapat dicapai secara eknomi maupun kesejahteraan.

Turut hadir mendampingi Presiden antara lain Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menko Polhukam Widodo AS, Mensesneg Hatta Rajasa, Mentan Anton Apriyantono, Menhub Jusman Sjafii Djamal, Seskab Sudi Silalahi, Mendiknas Bambang Soedibyo, Mendagri Mardiyanto, Menkop UKM Suryadharma Ali, Menlu Hassan Wirajuda, Men Hukham Andi Mattalata, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, serta dua Jubir Presiden, Andi A. Mallarangeng dan Dino Patti Djalal. (mit)