Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Jumat (25/1) memimpin rapat konsultasi dengan pimpinan DPD-RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), di Istana Negara. Kata Presiden, rapat konsultasi ini membahas arah kebijakan dan evaluasi pemekaran wilayah, yang di lapangan banyak menimbulkan masalah-masalah baru. Lalu tentang adanya pemikiran yang berkembang di masyarakat untuk penyempurnaan sistem ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem hukum, termasuk konstitusi negara.

"Itulah yang kita bahas bagaimana tindak lanjutnya, prosesnya seperti apa, kelembagaannya juga seperti apa , untuk kemungkinan penyempurnaan ataupun perubahan sesuai kehendak rakyat,” ujar Presiden kepada wartawan, usai pertemuan.
"Kemudian kita juga membahas bagaimana merumuskan langkah-langkah bersama untuk menindak lanjuti hasil pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa di Bali dan menindak lanjuti rencana aksi pemerintah tentang lingkungan dan pengelolaan perubahan iklim, agar hasilnya nyata, dan merupakan kontribusi Indonesia kepada dunia. Tak kalah penting bagaimana kita menyelamatkan negeri kita, tanah air kita, untuk tidak terjadi kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan anak cucu kita,” lanjut Presiden.

Sementara itu, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita mengungkapkan tentang merebaknya pemekaran wilayah daerah yang belakangan ini begitu cepat, dimana sejak tahun 1999 hingga 2007 ini ada 173 daerah otonom baru.” Kemarin di DPR telah disepakati lagi ada 21 RUU baru mengenai pemekaran wilayah. Memang diamanatkan dalam UU mengenai pemekaran daerah yang tujuannya utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun kami menemukan di beberap daerah, hasil evaluasi sementara dari DPD, ternyata belum menghasilkan apa yang kita harapkan. Bahkan ada gejala pemekaran daerah tidak mengikuti suatu pola. Untuk itu kita sarankan pada pemerintah kiranya kita mengembangkan dan mendesain sebuah rancangan dasar. Ke depan pemekaran daerah itu bagaimana, sasarannya, parameternya, ” tambah Ginandjar.

” Dan untuk sementara ini, sambil kita mengevaluasi kembali pemekaran daerah yang sedang berjalan dan menyusun rancangan yang lebih mendasar, kita sementara jedah dalam pemekaran wilayah. Bukan berarti menghentikan. Pemekaran wilayah perlu ada, namun berdasarkan kriteria yang mendalam dan memastikan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Ginandjar.

Presiden SBY menegaskan agar tujuan pemekaran wilayah dikembalikan sesuai tujuannya. ”Kalau setelah dimekarkan perkembangannya justru sebaliknya , berarti keliru pemekaran yang ditempuh terhadap daerah otonom baru itu,” kata Presiden
”Sudah saatnya, setelah 10 tahun kita melakukan reformasi, kita lakukan evaluasi yang utuh dan menyeluruh tentang proses dan kegiatan pemekaran ini. Dengan evaluasi dan telaah yang obyektif itu, akan bisa disimpulkan hal-hal mana yang benar telah dilaksanakan pemekaran, dan hal-hal mana yang justru tidak membawa kebaikan bagi pemekaran itu," tambahnya.

Oleh karena itu, lanjut Presiden kita butuh grand design suatu master plan, menyangkut sistem pemerintahan di negeri ini. Sistem pemerintahan yang tetap bertumpu kepada sistem kesatuan tetapi mengedepankan otonomi daerah, sehingga dari luasnya wilayah Indonesia, besarnya penduduk, dari kekuatan ekonomi, dari infrastruktur yang dimiliki dan lain-lain, maka jumlah provinsi yang ideal misalnya di Kalimantan itu berapa, Sumatera berapa dan juga berapa jumlah Kabupaten yang ideal, dan sebagainya," kata Presiden. Ini penting, kata SBY, agar kita tidak hanya melihat mekanisme, hak dan undang-undang, tetapi tiba –tiba suatu saat sekian tahun kemudian ternyata tidak pas dengan jumlah yang kita desain,” ujar Presiden.

Saat rapat konsultasi dengan pimpinan DPD-RI, Presiden didampingi Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri Mardiyanto, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Panglima TNI Joko Santoso, Kapolri Jenderal Sutanto dan Jubir Presiden Andi Mallarangeng. (win)