Jakarta : Badan – badan usaha milik pemerintah diminta untuk berkontribusi dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok, dan pengamanan APBN. Upaya yang dilakukan BUMN adalah dengan menyediakan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN, sebesar Rp 1,3 trilyun, kata Meneg BUMN Sofyan Djalil, usai mengikuti rapat terbatas dengan sejumlah pimpinan BUMN, di Istana Negara, Kamis (31/01). Ratas dipimpin Presiden Susilo bambang Yudhoyono. .

“Secara teknis yang bisa dilakukan Meneg BUMN dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok dan bagaimana bisa meringankan masyarakat yang terkena, adalah dengan CSR atau dana PKBL BUMN. Program itu kita akan kita fokuskan untuk program yang langsung menyentuh masyarakat yang paling terkena dari kestabilan harga tersebut. Kita alokasikan sekitar Rp 1,3 trilyun dana CSR / PKBL BUMN untuk program-program membantu program jangka pendek, dengan intervensi pasar murah dan lain - lain. Juga untuk membantu modal usaha-usaha kecil pedagang tahu tempe, pengrajin tempe, pedagang martabak manis, memberikan modal kerja pinjaman dengan bunga tersubsidi, serta mengintensifkan pemanfaatan lahan PTP dan lahan – lahan Perhutani untuk meningkatkan produksi pangan dan memberikan bantuan kepada masyarakat dan petani yang bekerja disana. Juga ada program pelatihan untuk memberikan kesempatan kerja pada orang-orang muda kemudian,” kata Sofyan Djalil.

Kedua, kata Sofyan Djalil, bagaimana BUMN bisa mengkontribusikan dalam rangka pengamanan APBN, adalah pendekatan bersama dengan Menteri Keuangan bagaimana subsidi bisa dikurangi, efisiensi BUMN di bidang energi, baik BUMN yang mengkonsumsi energi seperti Pertamina, PLN. “Dalam rangka antisipasi itu, beberapa hari yang lalu saya sudah mengirimkan edaran kepada beberapa BUMN supaya melakukan audit energi dan kita akan memonitor dengan sangat dekat, karena konsumsi energi ini akan langsung berdampak pada besarnya subsidi yang harus disediakan oleh pemerintah untuk subsidi energi, “ jelas Sofyan. (nnf)