Jakarta: Sebagai Kepala Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengimbau masyarakat untuk menggunakan data dan fakta yang benar dalam berinteraksi. ”Demokrasi juga meniscayakan demikian,” kata SBY saat membuka Rapat Teknis Nasional (Rateknas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2008, di Istana Negara, Selasa (5/2) pagi.

”Kalau kita berdebat dan mengkritik dari data yang benar maka proses dari interaksi tersebut akan menghasilkan sesuatu yang baik dan berkualitas. Rakyat akan bingung bila data yang diangkat tidak jelas dari mana sumbernya," ujar SBY. "Marilah kita belajar dan terus meningkatkan kehidupan demokrasi yang makin mapan di negeri ini dan makin berkualitas termasuk bagaimana kita berinteraksi untuk melihat banyak aspek di negeri ini berangkat dari data, fakta, dan keadaan yang benar.”

Pada awal sambutannya, Presiden SBY menilai peran BPS sangat penting. Data statistik yang dihasilkan BPS merupakan rujukan, pedoman dalam pemerintah memformulasikan kebijakan, dan merencanakan pembangunan nasional, sektoral maupun regional. "Data yang dihasilkan juga sangat penting untuk evaluasi dan koreksi, baik itu kebijakan, rencana, program, dan anggaran. Bahkan apa yang dihasilkan BPS berguna untuk telaah dan debat publik, untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan dari pembangunan yang dilaksanakan bersama," kata Presiden SBY.

Presiden percaya dan menggunakan data BPS ini dalam pengambilan kebijakan. ”Kalaupun ada catatan, catatan kecil saya itu semata-mata untuk meningkatkan kinerja, kualitas, dan capaian yang lebih baik bagi BPS. Contohnya, kalau ada penurunan atau angka yang tidak baik yang direkam BPS, maka saya segera melakukan instropeksi dan evaluasi. Saya harus bisa mengindentifikasi masalahnya untuk mencari solusi, mengembangkan kebijakan yang lebih tepat lagi di waktu yang akan datang,” SBY menjelaskan.

Melalui forum ini, Presiden SBY menginstruksikan kepada para menteri, gubernur, bupati, dan walikota untuk merujuk dan menggunakan hasil survey BPS untuk kepentingan pembangunan daerah. ”Dalam sistem pemerintahan yang desentralisasi dan bertumpu pada otonomi daerah, masing-masing kepala daerah bertanggungjawab penuh atas kemajuan masyarakat dan daerahnya masing-masing,” tambahnya.

Hadir pda acara tersebut, antara lain, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS Paskah Suzetta, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Seskab Sudi Silalahi, dan Kepala BPS Rustam Hermawan. (osa)