Jakarta: Perlu mekanisme penanganan cepat atau quick response bila terjadi banjir besar di Jakarta, seperti yang baru saja terjadi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal itu usai mendengar paparan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, di Balai Kota Pemda DKI, Selasa (5/2) siang.

"Pendekatan Bapak Presiden, pertama, adalah quick response. Kalau sampai terjadi (banjir), supaya segera ada upaya penanggulangan yang konkret. Jangan sampai terjadi lagi akses ke bandara terputus,” Fauzi Bowo menjelaskan, usai acara pemaparan.

Foke, panggilan akrab Fauzi Bowo, menambahkan, Departemen Pekerjaan Umum, Pemda DKI), dan Jasa Marga telah melakukan koordinasi jika terjadi curah hujan luar biasa. Ketika instansi ini menjamin dalam waktu lima jam akses ke bandara akan kering kembali sehingga tidak terputus lama seperti pengalaman kemarin. “Bagaimana caranya? Jasa Marga sudah mengadakan pengadaan pompa emergency dalam jumlah yang besar dan kapasitas yang tinggi, sehingga air tidak akan tergenang terlalu lama," kata Foke.

Untuk solusi jangka menengah, lanjut Foke, Jasa Marga akan membangun jalan layang sepanjang 7 kilometer di jalan tol Soediatmo. Jalan layang ini dibangun di kawasan yang dianggap relatif rendah.

Kepada Presiden SBY, Foke juga melaporkan rencana jangka menengah untuk menyelesaikan Banjir Kanal secepatnya. “Itu direstui oleh Bapak Presiden, bahkan Bapak Presiden juga sudah memerintahkan supaya mengerjakan bagian-bagian Banjir Kanal yang bisa didahulukan. Kemudian Banjir Kanal Barat akan kita revitalisasi, termasuk muara-muara sungai. Tadi Bapak Presiden juga menekankan perlunya menindaklanjuti komitmen revitalisasi situ-situ dan embung yang ada di selatan Jakarta," lanjutnya.

Kajian-kajian yang berlangsung, kata Foke, juga perlu ditindak lanjuti, antara lain kemungkinan menghubungkan Sungai Ciliwung dengan Banjir Kanal Timur. "Sekarang sungai Ciliwung itu mengalir ke Banjir Kanal Barat. Kajian ini harus kita teruskan, dalam waktu singkat akan ada opsi mana yang kita pilih,” Foke menambahkan. Dengan juga mengalirkan sungai Ciliwung ke Banjir Kanal Barat, beban akan terbagi.

Selama 18 tahun terakhir, permukaan tanah di Jakarta turun sekitar 40 cm. “Bahkan ada bukti di tempat-tempat tertentu di Jakarta terjadi penurunan permukaan tanah dalam skala yang sangat signifikan, sampai 1,2 meter untuk kurun waktu 20 tahun. Ini sangat memprihatinkan, antara lain disebabkan oleh penyedotan air dalam secara besar-besaran," Foke menjelaskan..

Presiden SBY minta Pemda DKI menyesuaikan peraturan daerah yang ada, kemudian juga menjamin subtitusi pasokan air bersih, supaya penduduk tidak perlu lagi memompa air tanah. Untuk itu perlu pengamanan supply air baku melalui Banjir Kanal Barat dari bendungan Jatiluhur ke Jakarta. "Presiden meminta koordinasi ditingkatkan dan supaya air bersih ini juga diamankan untuk seluruh kota Jakarta,” kata Foke. Setiap bangunan di Jakarta wajib membangun sumur resapan.

Hadir mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja ke Pemda DKI ini, antara lain, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Menkominfo M.Nuh, Menkes Siti Fadillah Soepari, Mendag Mari Elka Pangestu, dan Kepala BMG Sri Woro, serta Jubir Presiden Andi A.Mallarangeng. (nnf)