Jakarta: Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk tidak mengompromikan mutu pendidikan demi mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional.”Bangsa kita tidak boleh menjadi bangsa yang lunak, yang permisif pada mutu pendidikan di negeri ini agar lulusan kita bisa bersaing dengan lulusan manapun,” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini dalam keterangan persnya usai memimpin Rapat Evaluasi Program Prioritas Depdiknas tahun 2005 -2007 dan program kerja 2008, Rabu (6/2) siang, di Birawa Room Hotel Bumi Karsa, Jakarta.

”Kita ingin benar-benar menpertahankan dan meningkatkan mutu, daya saing, sehingga lulusan kita bisa bersaing dengan lulusan manapun di luar negeri dan bisa bekerja secara baik di negeri sendiri," kata Presiden SBY, yang dalam keterangan persnya didampingi Wapres Jusuf Kalla, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendiknas Bambang Soedibyo, Meneg PDT Edi Lukman, Gubernur Aceh Irwandi yusuf, Gubernur Riau Rusli Zainal, dan Wagub DKI Jakarta Prijanto, sertas Jubir Presiden Andi Mallarangeng.

Presiden mengatakan, pemerintah akan meningkatkan penyebaran penguasaan teknologi dan informasi secara lebih merata di seluruh Indonesia. ”Sebagai contoh, telah kita gelar jaringan ICT ini di 10 ribu sekolah, 471 dinas di kabupaten dan kota, dan 36 unit ICT untuk pendidikan belajar jarak jauh,” ujar Presiden SBY.

Dalam rapat tersebut, lanjut Presiden, dibahas juga sinkronisasi antara dunia pendidikan dan pasar tenaga kerja. ”Kita akan melaksanakan sinkronisasi dan sinergi yang lebih efektif lagi tahun ini dan tahun berikutnya dengan membangun semacam workshop, kerjasama diantara tiga elemen --pemerintah, lembaga pendidikan dan pasar atau industri,” kata Presiden.

Kemudian dibahas juga hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan ini dalam era otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Untuk itu perlu ada visi yang sama untuk meningkatkan mutu pendidikan. "Juga dibahas suatu keserasian penggunaan anggaran, dengan demikian kita bisa menutup celah-celah kekurangan di daerah dengan memadukan anggaran pemerintah pusat,” Presiden SBY menjelaskan. (win)