Berita Utama

Beri Pemerintah Kesempatan Menjawab Pertanyaan DPR

Jakarta: Kendati masalah Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) diputuskan oleh pemerintah yang lalu, tapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintah sekarang bekerja keras dan bersungguh-sungguh untuk menjawab dengan baik sepuluh pertanyaan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Juru Bicara Presiden, Andi A.Mallarangeng, menjelaskan hal itu di Istana Negara, Selasa (12/2) pagi.

"Walaupun itu harus menengok ke belakang, membongkar file-file serta dokumen-dokumen lama, biarlah yang dipaparkan fakta-faktanya secara kronologis. Apa situasi yang terjadi, pemerintahan yang mana yang mengambil kebijakan apa, dan konsekuensinya apa. Tanpa harus menyalahkan, tapi juga tidak membuat justifikasi. Biar masyarakat tahu," kata Andi.

Presiden SBY dan pemerintah "cuci piring" untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena itu, Andi sangat berharap pemerintah diberi kesempatan untuk menjawab sepuluh pertanyaan tersebut dengan baik. "Walaupun kebijakan-kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan sekarang, namun diambil oleh pemerintahan sebelumnya," Andi menambahkan.

"Karena semua kebijakan-kebijakan itu, termasuk skema penyelesaian BLBI, dibuat ketika Presiden Megawati. Pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas) serta mengapa jumlah utang dan dana yang bisa di-recover oleh pemerintah begitu rendah, dari pemerintah sebelumnya juga itu," Andi menjelaskan kepada wartawan.

Ketika seorang wartawan bertanya, jangan-jangan ada yang takut jika interpelasi dibacakan oleh pemerintah, Andi menjawabnya dengan menekankan sekali lagi agar pemerintah diberi kesempatan untuk menjawab 10 pertanyaan Dewan tersebut.

Ketika berita ini diturunkan, Sidang Paripurna DPR membahas interpelasi mengenai KLBI dan BLBI sedang ditunda. Dalam sidang ini, pemerintah diwakili oleh Menko Perekonomian Boediono, Menko Polhukkam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Mensesneng Hatta Rajasa. (mit)