Jakarta: Sekjen PBB Ban Ki-moon mengajak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk terus berkontribusi dan berpartisipasi aktif di dalam mendorong demokratisasi di Myanmar. Ajakan itu disampaikan Ban Ki-moon ketika menghubungi SBY melalui telepon, Rabu (13/2) sekitar pukul 09.00 WIB. SBY pun menyambut baik ajakan tersebut.

Kepada Ban Ki-moon, Presiden SBY menjelaskan, sebagai sesama negara ASEAN Indonesia memahami persoalan di Myanmar. Demokratisasi yang dijalankan jangan sampai mengganggu keutuhan dan stabilitas dalam negeri mereka. “Dengan kerangka pikiran itu, saya yakin Myanmar akan merasa tenang apabila kita semua berkontribusi untuk mewujudkan road map to democracy,” SBY menjelaskan.

Sekjen PBB menjelaskan, misi Utusan Khusus PBB Profesor Ghambari untuk mendorong proses demokratisasi di Myanmar dinilai berhasil. Ban Ki Moon juga meminta Presiden SBY untuk ikut berkontribusi bersama-sama pimpinan dunia lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Presiden SBY menjelaskan kembali dukungannya terhadap misi-misi yang diemban Ghambari. "Misinya, untuk betul-betul menjadi jembatan dan melakukan komunikasi langsung dengan pemimpin Myanmar, terutama Senior General Than Shwee maupun Aung San Su Kyi. Tujuannya agar bisa secara bersama-sama melanjutkan langkah-langkah demokratisasi di Myanmar," ujar Presiden SBY.

Presiden SBY menyampaikan harapannya untuk bertemu lagi dengan Ghambari. Menanggapi hal tersebut, Ban Ki-moon menyampaikan dukungannya kepada Presiden SBY dan Ghambari, agar komunikasi dengan pimpinan Myanmar terus dilanjutkan. "Saya memelihara hubungan dengan pimpinan Myanmar agar harapan dunia itu betul-betul bisa diwujudkan. Tapi saya juga menyadari bahwa Myanmar juga memiliki persoalan-persoalan internal yang dunia, termasuk Unicef, perlu memahami," SBY menuturkan.

Myanmar berencana mengadakan referendum untuk mengubah konstitusi mereka pada Mei mendatang. Pemilu akan dijalankan tahun 2010. "Mari kita berpartisipasi agar timeline itu betul-betul dilaksanakan, dipenuhi, dan referendum dijalankan untuk konstitusi. Dengan catatan, saya sampaikan langsung tadi, tentunya proses referendum konstitusi itu eksplisit melibatkan semua pihak secara transparan, melibatkan elemen dari pelaku-pelaku demokrasi, termasuk kaum minoritas dan layaknya sebuah proses yang inklusif bagi pengembangan demokrasi sebuah negara," kata Presiden SBY kepada wartawan, di Kantor Presiden, siang ini. (mit)