Berita Utama

Paparan Menteri Perdagangan

Perkembangan Global Pengaruhi Harga Pangan Nasional

Presiden SBY, didampingi Wapres JK, memimpin rapat di Departemen Perdagangan, Jakarta, Rabu (13/2) siang. (foto: abror/presidensby.info)
Presiden SBY, didampingi Wapres JK, memimpin rapat di Departemen Perdagangan, Jakarta, Rabu (13/2) siang. (foto: abror/presidensby.info)
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (13/2) siang, mendengarkan presentasi Menteri Perdagangan di Kantor Departemen Perdagangan, Jl. Ridwan Rais No.5 Jakarta Pusat. Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla serta menteri-menteri terkait mendengarkan laporan Mari E. Pangestu tentang pelaksanaan program 2007, terutama program-program strategis dan rencana kerja tahun 2008.

"Sejumlah isu telah kita bahas, termasuk kebijakan dan langkah ke depan yang kita rumuskan," kata Presiden SBY. "Pada tingkat global yang akhirnya berdampak pada tingkat nasional telah terjadi berbagai dinamika dan perkembangan yang akhirnya juga berpengaruh pada perdagangan internasional. Harga-harga pangan akibat perdagangan itu yang tentunya memerlukan solusi dan kebijakan yang tepat. Adalah kewajiban pemerintah untuk menjelaskan kepada rakyat tentang persoalan apa saja yang terjadi dewasa ini serta solusi dan kebijakan apa yang kami tempuh. Harapan saya, rakyat sungguh mengetahui keadaan yang kita hadapi, sebagian besar karena danpak dinamika global, serta mengetahui pula bahwa pemerintah tidak tinggal diam, terus mengatasi permasalahan yang muncul," lanjutnya.

Mengingat kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi kita cukup tinggi, maka menjadi tugas pemerintah sekarang ini untuk mempertahankan kontribusi itu mengingat dunia kurang bersahabat pada 2008 dan 2009 ini. "Resesi di sejumlah negara dan tentunya berpengaruh kepada peluang ekspor barang dan jasa kita di pasar global tersebut. Kita akan lebih proaktif, responsif, dan adaptif dengan tujuan agar ekspor kita tahun 2008 tetap aman dan memberikan sumbangan berarti bagi perekonomian Indonesia," SBY menjelaskan.

"Kami terus melakukan sinkronisasi kebijakan dan langkah tindakan baik dari Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, dan Departemen ESDM agar barang yang kita ekspor itu betul-betul kompetitif. Ini harus disumbang bersama," Presiden menambahkan.

"Kita juga menyadari infrastruktur di negeri ini bisa mengganggu pertumbuhan perdagangan dan ekspor kita. Meskipun kita tahu bahwa membangun infrastruktur membutuhkan waktu dan biaya yang tidak kecil, tapi menjadi tekad kita agar pada sentra-sentra industri yang memiliki potensi besar mengekspor barang dan jasanya akan diintensifkan pembangunan infrastruktur yang diperlukan," ujar SBY kepada wartawan.

Kepada Presiden, Menteri Perdagangan juga melaporkan perkembangan kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekonomi nasional Indonesia, termasuk kerajinan tangan dan barang-barang produk budaya yang trendnya meningkat pada tingkat global dan nasional. "Kita ingin hal ini terus ditingkatkan dengan mengajak kerjasama UKM dan koperasi, swasta, perbankan agar betul-betul memberikan kemudahan dan memberi ruang bagi timbulnya ekonomi kreatif. Tentunya hal ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat Indonesia," Presiden SBY menuturkan.

"Kita menyadari bahwa perlu ada sinkronisasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang kondusif terhadap perdagangan dan upaya ekspor impor. Menyangkut ekspor tentunya kita ingin nilai tukar pas, dengan demikian barang-barang kita kompetitif pada tingkat global. Diperlukan sinergi dan sinkronisasi antara kebijakan moneter dan fiskal di dalam mengembangkan kebijakan yang terpadu. Kita juga menganalisis bahwa masih ada di negeri kita yang disebut dengan high-cost economy. Kita bertekad untuk terus mengefisienkan ekonomi di negeri ini, membatasi prosedur masalah mekanisme yang boros, penyimpangan di pusat dan di daerah," tegas Presiden SBY.

Nampak hadir dalam acara tersebut antara lain adalah Menko Polhukkam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Menteri Pertanian Anton Apriyantono. (osa)