Jakarta: Pemerintah sadar bahwa perdagangan dan investasi tidak bisa dipisahkan. Meskipun tren investasi juga membaik, tetapi belum cukup untuk mendongkrak ekonomi Indonesia dengan lebih cepat lagi. "Oleh karena itu diperlukan satu sinkronisasi antara kebijakan investasi dan kebijakan perdagangan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya setelah mendengarkan paparan Menteri Perdagangan di Kantor Departemen Perdagangan, Rabu (13/2) sore.

"Yang kita inginkan adalah agar ke depan nanti investasi baik di dalam maupun di luar negeri dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi dan mendorong ekspor lebih tinggi lagi," SBY menjelaskan. "Kita tentu tidak boleh pasif. Hanya memenuhi apa maunya investor saja, tetapi dengan era global seperti ini kita pun bisa meminta, mengundang, dan menyambut investor dalam dan luar negeri," tambahnya.

Pemerintah juga menyadari bahwa pada tingkat ASEAN telah disepakati ASEAN Economic Community pada tahun 2015. "Kita tidak boleh tidak siap, oleh karena itu sejumlah pekerjaan rumah harus dirampungkan. Serius, agar pada saat kita berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita di ASEAN, kita sudah memiliki daya saing yang sama, atau bahkan lebih tinggi. Dengan demikian tidak perlu cemas kalau dibuka lagi nanti keran ekonomi bersama di kawasan ini karena memang kita sudah siap masuk dalam kerjasama kawasan ini," SBY menambahkan.

Dalam pertemuan tersebut diibahas juga keperluan untuk mengalakkan promosi Indonesia di luar negeri dengan program Indonesian Promotion Activities. "Kita punya banyak produk unggulan, tapi dunia tidak tahu. Harus kita buat tahu. Maka dengan koordinasi yang baik dibangunlah kegiatan-kegiatan promosi di kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, agar makin banyak lagi komoditas kita mengalir ke tempat-tempat itu," ujar SBY.

"Kita menggarsibawahi bisnis MICE yang beberapa tahun belakangan ini memberikan keuntungan nyata bagi Indonesia. Bali saja dalam 10 tahun terakhir memiliki keuntungan yang tinggi antara lain karena bisnis MICE," tutur SBY. "Kita perlu mempertahankan dan mengembangkan bisnis ini agar lebih banyak orang datang ke Indonesia melihat seminar, mengikuti konferensi sehingga kita sekaligus mempromosikan tanah air kita."

Ide yang dilakukan Departemen Perdagangan beserta pemerintah daerah untuk membuka Alun-alun Pasar Wisata menjadi contoh bahwa Indonesia juga dapat mempromosikan negerinya dengan baik.

Pemerintah juga membahas pelaksanaan kebijakan stabilisasi harga pangan yang dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2008. "Meskipun saya tahu ada yang segera bisa dijalankan, ada yang perlu penataan kembali APBNP yang akan dibicarakan dengan DPR dalam waktu dekat. Kami serius untuk mengatasi kenaikan harga ini dengan sebaik-baiknya," terang SBY. (osa)