Berita Utama

Presiden Menerima KPPU

Masalah Haji Harus Lebih Efisien dan Terbuka

Presiden SBY menerima pimpinan KPPU di Kantor Presiden, Kamis (14/2) sore. (foto: editya/presidensby.info)
Presiden SBY menerima pimpinan KPPU di Kantor Presiden, Kamis (14/2) sore. (foto: editya/presidensby.info)
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima empat pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dipimpin ketuanya Syamsul Maarif, di Kantor Presiden, Kamis (14/2) sore. KPPU menyampaikan aspirasi berupa 40 policy recommendations.

Rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden SBY itu, antara lain, lebih mengefisienkan beberapa sektor dengan arahan Presiden. "Misalnya untuk katering haji, penerbangan serta pemondokan haji, kita berharap ada proses pemilihan tender yang terbuka, jangan penunjukan saja," Syamsul Maarif menjelaskan kepada wartawan, usai bertemu Presiden.

Presiden SBY juga meminta KPPU secara intensif melakukan koordinasi dengan departemen-departemen terkait untuk memberikan rekomendasi-rekomendasinya. "Karena cakupan KPPU cukup luas, termasuk semua departemen yang berhubungan dengan ekonomi," Syamsul menambahkan.

Menurut Jubir Andi A.Mallarangeng, Presiden SBY memberi respon positif atas masukan tersebut. "Saran-saran dari KPPU disambut dengan baik oleh Presiden, segera dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan menteri-menteri terkait," ujar Andi.

Presiden, lanjut Andi, berpendapat bahwa KPPU memiliki kedudukan penting dan strategis di dalam kehidupan negara di masa depan. Presiden SBY ingin KPPU berfungsi dengan baik menjadi pengawas persaingan usaha di Indonesia. “Agar KPPU menjadi lembaga yang kuat, independen dan berfungsi dengan baik," Andi menuturkan.

Menteri-menteri yang mendampingi Presiden SBY dalam pertemuan dengan KPPU ini adalah Menko Perekonomian Boediono, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Menkum HAM Andi Matalatta, Menperin Fahmi Idris, serta Mendag Mari Elka Pangestu. Sedangkan pimpinan KPPU yang datang adalah Wakil Ketua Tresna P.Soemardi, Direktur Eksekutif Kurnia Sya'arnie serta Direktur Administrasi Ani Pudyastuti. (mit/nnf)