Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempimpin Rapat Kabinet Terbatas membahas sistem distribusi tertutup bahan bakar minyak (BBM), di Kantor Presiden, Senin (18/2) siang. Ratas dihadiri, antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukkam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Jaksa Agung Hendarman Supanji, Kapolri Jenderal Polisi Sutanto, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah, dan Gubernur Jawa Timur Imam Utomo.

”Yang dimaksud dengan sistem distribusi tertutup adalah untuk minyak tanah dengan menggunakan karbo kendali, sementara untuk premium dan solar menggunakan Smart Card,” kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro usai ratas. ”Hal ini dilakukan bertahap di Pulau Jawa, tetapi harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar langkah-langkah yang kita lakukan betul-betul dapat dipahami masyarakat,” lanjutnya.

Pemerintah berharap dengan ini subsidi BBM di dalam APBN dapat dikurangi. Presiden, ujar Purnomo, memberikan pengarahan agar subsidi itu harus diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerima. "Jangan sampai subsidi ini jatuh ke tangan mereka yang justru tidak memerlukan subsidi tersebut,” kata Purnomo. ”Untuk itu BPH Migas dan Pertamina diminta benar-benar mempersiapkan rencana dan pelaksanaan yang baik di lapangan dalam rangka untuk mendapat target subsidi yang tepat,” ia menambahkan.

Untuk percepatan konversi minyak tanah ke LPG, Presiden SBY berharap dilakukan sebaik-baiknya. Percepatan konversi adalah salah satu cara yang baik untuk bisa mengurangi subsidi BBM dan agar masyarakat dapat menggunakan energi bersih dan berhemat. ”Ada empat pilar penting dalam pelaksanaan distribusi tertutup ini, yaitu Pertamina, BPH Migas yang mengawasi pendistribusian BBM, Pemda, dan Polri. Presiden meminta untuk dilakukan registrasi kembali dalam pengawasan terhadap agen-agen pangkalan minyak tanah di seluruh tanah air,” Purnomo menerangkan.

Pertamina diminta untuk mempersiapkan BBM bersubsidi dan non subsidi di semua tempat di tanah air sehingga bila ada masyarakat yang menginginkan BBM, paling sedikit pasokan itu ada. ”Jangan sampai mencari barangnyapun susah. Pertamina juga sudah melakukan hal tersebut di beberapa tempat. Ini adalah antisipasi untuk menjaga bila pada saat sistem distribusi tertutup diberlakukan, tidak susah mencari BBM,” Purnomo menegaskan.

Untuk penggunaan Smart Card kartu kendali, Presiden SBY mengingatkan bahwa pelaksanaan tersebut tidak harus terburu-buru. ”Harus siap, setelah itu baru dilakukan uji coba, dilakukan pilot project, dievaluasi dengan benar, dan terakhir disosialisasikan secara keberlanjutan,” tandas Purnomo Yusgiantoro. (osa)