Berita Utama

Pemerintah Pusat Sering Jadi Sasaran Janji-janji Pilkada

Presiden SBY hari Rabu (20/2) pagi memberiketerangan kepada wartawan, usai rapat   di Kantor  Departemen Kesehatan, Jakarta. (foto: abror/presidensby.info)
Presiden SBY hari Rabu (20/2) pagi memberiketerangan kepada wartawan, usai rapat di Kantor Departemen Kesehatan, Jakarta. (foto: abror/presidensby.info)
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Rabu (20/2) siang di Dapartemen Kesehatan menyindir beberapa calon gubernur, calon bupati/walikota yang waktu berkampanye Pilkada mengobral janji-janji, misalnya kalau mereka menang akan memberi pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis kepada rakyat.

"Banyak calon gubernur, bupati dan walikota dalam kampanye Pilkada selalu mengangkat tema misalnya kesehatan gratis, pendidikan gratis dan lain-lain. Kalau itu menjadi tema kampanye dan yang bersangkutan benar-benar terpilih, rakyat tentu ingin agar mereka sungguh-sungguh memberikan atensi yang mendalam dan mengalokasikan anggaran yang tepat dan serius untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan ini," kata SBY

Kalau tidak sungguh-sungguh, nanti rakyatnya marah, marahnya ditujukan kepada pemerintah pusat. "Lantas biasanya yang jadi sasaran saya atau Wapres, dianggap bohong karena tidak menepati janji. Oleh karena itulah hati-hati dalam mengambil tema kampanye. Bagi warga negara yang memiliki kemampuan atau kaya, tidak harus berobat gratis, bersekolah gratis. Tetapi bagi yang benar-benar tidak mampu, kewajiban kita untuk membantu mereka," kata Presiden, didampingi Wapres Jusuf Kalla.

Mengenai program Askeskin di daerah yang masih ada masalah, Presiden meminta pemerintah pusat dan daerah untuk ikut serta memastikan program ini berjalan dengan baik, tidak ada penyimpangandan tidak ada hambatan agar bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Sedang mengenai kerjasama Indonesia dengan WHO mengenai virus flu burung, kata Presiden, sudah jadi kebijakan pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan WHO dan dengan negara sahabat. "Namun demikian dalam kerjasama ini diperlukan kerangka yang baik, dan ini bisa kita lakukan apabila kita sepakat untuk menyusun kerangka kerjasama itu yang adil dan kemudian dilaksanakan," ujar Presiden.

"Ada kesalahpahaman berbagai pihak di luar negeri, seolah-olah Indonesia tidak kooperatif, seolah-olah tidak mau sharing dalam sample virus ini. Tidak. Kita ingin betul-betul bekerjasama, namun kerjasama itu harus konstruktif, adil dan membawa manfaat bagi bangsa kita, " kata SBY. (win)