Jakarta: Perkembangan, gejolak dan dinamika perekonomian global yang berdampak nyata pada perekonomian nasional, hari Kamis (21/2) dibahas dalam sidang kabinet terbatas di Departemen Keuangan. Sidang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri.

Usai memimpin rapat terbatas itu, kepada wartawan Presiden SBY menjelaskan bahwa gejolak ekonomi global sekarang ini antara lain dipicu oleh permasalahan keuangan global yang dipicu oleh kredit macet perumahan di Amerika Serikat. Pemicu kedua adalah tingginya harga minyak mentah dunia, dan juga inflasi atas beberapa komoditas bahan pangan yang berdampak bagi ekonomi bangsa – bangsa di dunia.

“Bagi Indonesia, gejolak dan perkembangan itu memiliki kaitan atau dampak pada ekspor kita di tahun 2008 dan tahun 2009 mendatang. Kedua, inflasi terhadap komoditas pangan tertentu, akibat kenaikan harga minyak, maka subsidi juga membengkak, dan itu memerlukan solusi dan kebijakan untuk menyelamatkan APBN kita. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBN 2008 ini. Karena asumsi berubah, maka harus dilaksanakan penyesuaian agar APBN tetap kredibel dan dapat membiayai belanja negara kita. Keperluan kita, mengamankan menyelamatkan pertumbuhan yang kita harapkan terjadi tahun ini semakin meningkat dari tahun –tahun sebelumnya. Karena akibat situasi pasar pada tingkat global berpengaruh terhadap ekspor kita. Dalam kaitan itulah maka kita juga melihat secara tajam policy response seperti apa untuk mempertahankan pertumbuhan yang telah kita tetapkan,” kata Presiden.

Dalam kaitan itu semua, kata Presiden, maka telah dibahas secara mendalam pada sidang kabinet tersebut untuk terus mengelola dengan baik APBN, terutama pada tahun 2008 ini. “Kita pastikan bahwa bagaimanapun APBN, pertama-tama harus bisa ikut menstimulasi pertumbuhan. APBN harus bisa membiayai tugas-tugas umum pemerintah bahkan negara, dan APBN juga harus bisa mengalokasikan dana yang cukup untuk pengurangan kemiskinan atau yang kita sebut social safety net atau jaring pengaman sosial pada masyarakat kita. Oleh karena itulah optimasi dan efisiensi anggaran harus kita dilakukan pada tahun 2008 ini. Dan pihak pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sebagai penjuru, telah dan akan terus membahas bersama dengan DPR untuk dapat dihasilkan APBN P 2008 ini yang tepat dan kredibel. Di satu sisi melanjutkan pembangunan, di sisi lain mengatasi masalah yang kita hadapi,” jelas Presiden.

Kedua, lanjut Presiden, harus diberikan atensi kepada pengelolaan pajak atau sektor perpajakan. “Kita senang terjadi pertumbuhan pajak kita tahun 2007 dan harapan pertumbuhan pada tahun 2008 ini, baik prosentasi maupun nominalnya. Tentu kebijakan perpajakan harus sedemikian rupa, di satu sisi penerimaan negara dari pajak harus tetap aman, dan harapan kita makin meningkat. Karena saya yakin masih ada wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban pajaknya, dan juga bisa memberikan insentif fiskal yang tepat, yang akhirnya bisa lebih menggerakkan perekonomian kita, pada cabang-cabang sektor riil tertentu, atau pada solusi-solusi tertentu sebagaimana contohnya ketika kami menetapkan kebijakan stabilisasi harga pangan yang lalu,” lanjutnya.

Ketiga, kata Presiden, adalah mengenai Bea dan Cukai. “Kita ingin ini juga dikelola dengan efektif dan efisien. Harus ada kemudahan - kemudahan. Dengan demikian bisa memberikan benefit untuk penerimaan negara kita,” katanya. Sedangkan masalah keempat yang dibahas adalah desentralisasi fiskal. ”Ini sangat penting, karena kita sudah punya framework. Kita sudah punya rasio kebijakan pusat dan daerah. Yang ingin kita tekankan adalah ketepatan penggunaan anggaran itu termasuk ketepatan bagaimana diintegrasikan dalam APBD yang kita kembangkan, akuntabilitasnya, dan memastikan deliverynya tepat waktu. Karena juga sangat penting apa yang dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan,” kata Presiden lagi.

Hal yang kelima adalah social safety net. “Tentu ada dampak dari kenaikan harga bahan pangan global, serta dampak dari tingginya harga minyak yang akhirnya membuat transportasi menjadi mahal, terutama impor. Dalam kaitan inilah dalam masa transisi adalah kewajiban pemerintah untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan akibat kenaikan harga pangan tersebut. Ini kita pastikan bahwa ada alokasi anggaran untuk itu baik berupa instrumen fiskal maupun subsidi yang kita berikan terhadap komoditas pangan untuk menurunkan dan akhirnya menstabilkan,” kata Presiden.

Isu keenam yang dibahas secara seksama, lanjut Presiden, adalah untuk dilanjutkan terus mengenai pengelolaan barang milik negara. “Kita ketahui bahwa di waktu yang lalu barangkali cara-cara kita mengelola barang milik negara ini belum baik benar. Tetapi sekarang ke depan harus ketemu sistem, perangkat, mekanisme bagaimana ini kita kelola dengan benar. Sengketa atau masalah kepemilikan terhadap aset negara misalnya harus terus kita terus carikan solusinya, demikian juga dengan yayasan-yayasan yang dianggap milik negara tentu harus kita tetapkan status dan aset yang dimiliki oleh negara. Ini juga berkaitan dengan pemeriksaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK yang dikenal dengan status disclaimer. Harus rampung dan harus ketemu semuanya ini. Kalau tidak maka maka selalu ada kekurangan di dalam pertanggung jawaban keuangan yang menyebabkan status disclaimer pada beberapa kementrian dan lembaga pemerintah,” kata Presiden lagi.

Beberapa menteri yang mengikuti rapat di Departemen Keuangan ini antara lain Menteri Keuagan Sri Mulyani sebagai tuan rumah, Menko Perekonomian Boediono, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, serta dua jubir Presiden Andi Mallarangeng, dan Dino Patti Djalal. (nnf)