Jakarta: Pemerintah akan terus mengintensifkan pemberantasan illegal logging dengan penataan kembali perangkat peraturan yang ada. Peraturan-peraturan itu, termasuk Intruksi Presiden, akan disinergikan dengan langkah-langkah bersama antara departemen kehutanan, kepolisian, aparat penegak hukum, pemerintah daerah dan para pengusaha hutan, agar semua betul-betul bertangggung jawab untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam perkayuan di tanah air.

Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Jusuf Kalla, dalam keterangan persnya usai melakukan pertemuan bersama jajaran Departemen Kehutanan di Manggala Wanabakti, Jakarta, Jumat (22/2) pagi. "Kita juga memberi atensi khusus terhadap deforestasi dan degradasi. Memang saya harus akui angkanya masih harus kita turunkan. Puncaknya terjadi pada tahun 1997 sampai 2000, terjadi deforestasi dan degradasi sekitar 2,83 juta hektar/tahun. Meskipun angkanya menurun drastis, sejak 2000 hingga 2006 menjadi 1,08 juta hektar/tahun, tetapi kita akan perbaiki terus angka ini hingga membawa kebaikan bagi kita semua," kata Presiden. "Apa yang telah disampaikan menteri kehutanan dari tahun ke tahun trendnya baik , tapi kita belum puas dan akan kita teruskan sampai mencapai hasil yang baik," kata Presiden.

Ditambahkan, pemerintah akan terus memelihara hutan dengan langkah-langkah, antara lain rehabilitasi dan tindakan lainnya. Pemerintah juga melakukan sertifikasi hutan lestari, yang jumlahnya selama tiga tahun sekitar 4,5 juta hektar. Dengan demikian hutan kita akan terkelola dengan baik . "Kita juga harus cerdas sesuai dengan konferensi di Bali, karena kita berkontribusi dengan penyelamatan di dunia. Tentu sebagai negara berkembang yang memerlukan dana, untuk mengelola hutan kita harus ada kerjasama dengan negara sahabat, agar ada bantuan untuk penyelamatan dan pengelolaan hutan kita," ujar Presiden.

Beberapa menteri ikut rapat di Kantor Departemen Kehutanan, antara lain Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Radjasa, Menkeu Sri Mulyani, Menteri PU Joko Kirmanto, Mentan Anton Apriyantono, Menkominfo Moch.Nuh, Kapolri Sutanto dan jubir presiden Andi Mallarangeng. (win)