Berita Utama
Senin, 3 Maret 2008, 15:00:21 WIB
Presiden SBY:
Rp 5,71 Trilyun Tagihan KUT Akan Dihapus
Presiden SBY memberi keterangan pers usai memimpin rapat di Kementerian Negara Koperasi dan UKM, di Kuningan, Jakarta, hari Senin (3/3) siang. (foto: haryanto/presidensby.info)
" Kita sedang menyusun suatu ketentuan untuk menuju penghapusan tunggakan itu, sehingga mereka yang barangkali korban krisis di beberapa waktu lalu yang sesungguhnya tidak seberapa dibanding BLBI, segera mendapat solusi yang adil, mendapatkan modal kerja baru agar bisa bekerja dan berusaha kembali untuk kesejahteraan rakyat kita," ujar Presiden. "Tentu harus dirumuskan dan dihitung dengan baik, serta mekanismenya dikonsultasikan lagi dengan DPR serta pihak -pihak lain, sehingga diharapkan keputusan ini segera dilakukan dan membawa kebaikan bagi petani yang memiliki tunggakan KUT," lanjut Presiden.
Selain itu, pemerintah juga menyadari perlu ada efektifitas dalam penyaluran kredit. Lembaganya seperti apa, apakah membentuk bank baru atau bank yang sudah ada diberikan misi itu. "Pada prinsipnya program Kredit Usaha Rakyat atau KUR justru kita akan melakukan langkah-langkah mendorong saudara kita mendapatkan kredit. Kita sudah hitung masak-masak lebih kredibel dan penjaminannya ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian lebih banyak lagi mengalir kepada mereka," kata Presiden.
Presiden berharap akan lebih banyak lagi yang mendapatkan kredit usaha rakyat ini, lebih luas jangkauannya , dan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan tiga bulan pertama ini. "Dengan aliran kredit ini lebih banyak lagi lapangan kerja diciptakan, dengan demikian kemiskinan di seluruh tanah air dapat diturunkan . Saya sudah intruksikan semua pimpinan perbankan yang punya skim kredit bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, serta pihak-pihak lain, untuk memastikan program ini betul-betul sukses," kata Presiden. (win)



