Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan agar hubungan tripartit antara pemerintah, dunia usaha, dan dunia perburuhan berlangusng baik. Namun filosofi yang ingin dikedepankan Presiden SBY adalah mendahulukan hubungan bipartit bagi mereka yang paling berkepentingan. Presiden mengatakan hal itu pada bagian lain sambutannya saat membuka Munas VIII APINDO, di Istana Negara, Rabu (26/3) pagi.

“Pekerja tidak ingin PHK, pengusaha tidak ingin usahanya ambruk. Kalau diperlukan kehadiran pemerintah, kita akan hadir. Tapi saya mencegah untuk terlalu mengintervensi. Biarkan mereka duduk bersama, menyatukan pikiran, komitmen, dan mecari solusi. Pemerintah akan bergabung menjadi tripartit apabila harus mengembangkan undang-undang, pertauran pemerintah, dan kebijakan yang tepat,” tegas Presiden SBY.

Setiap kali berkunjung ke luar negeri, Presiden SBY selalu menyempatkan bertemu dengan TKI di negara-negara itu. ”Saya dengar masalahnya dan apa yang bisa kita carikan solusinya. Tenaga kerja Indonesia, alhamdulillah, sangat disukai oleh pimpinannya karena disiplin, ulet, produktif, tidak macam-macam, dan tidak banyak tuntutannya. Ini adalah peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk lebih antisipatif dan lebih agresif untuk lebih banyak lagi mengisi peluang pasar tenaga kerja di luar negeri karena kesejahteraannya baik,” Presiden SBY menjelaskan.

Tahun 2005 Presiden SBY memliki kebijakan yang dikenal dengan triple track strategy. Kebijakan tersebut menitikberatkan pada pro growth, pro poor, dan pro job. “Kali ini saya akan menambahkan menjadi pro bisnis. Saya pro bisnis dalam arti saya mengundang, mengajak untuk memberikan peran, ruang, dan memfasilitasi dunia usaha. Dunia usahalah yang dengan pertumbuhan usahanya menciptakan lapangan pekerjaan, bukan pemerintah. Pemerintah hanya dengan mengangkat PNS, anggota TNI dan Polri tidak lebih menciptakan lapangan pekerjaan hanya 1,5 juta orang setiap tahunnya,” ujar Presiden SBY. “Bisnis juga bisa membantu rakyat secara langsung dengan program Corporate Sosial Responsibility. Pertumbuhan dunia usaha akhirnya mengalir untuk rakyat Indonesia,” tambahnya.

Realisasi investasi tahun 2007, kata Presiden SBY, adalah yang terbaik sejak tahun 2000. Realisasi PMA dan PMDN 2007 mencapai Rp 135 triliun, melampaui target yang ditetapkan, yakni Rp 114 triliun. "Lebih baik, tetapi apakah sudah cukup? Belum,” kata SBY. “Kita terus mengundang lagi investor terutama investor dalam negeri kemudian kita mengajak partner investor dari negara lain,” SBY menambahkan. Presiden juga meminta dukungan dari para pengusaha dan masyarakat luas untuk tiga kebijakan yang telah dijalankan pemerintah, yaitu menstabilkan harga pangan, penyelamatan APBN, dan upaya mengatasi krisis energi.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Mendag Mari E. Pangestu, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, dan Ketua Kadin MS Hidayat. (osa)