SBY: Hutan Harus Mendatangkan Kesejahteraan Rakyat

Jakarta: Tujuan pembangunan bidang kehutanan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan hal itu ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Departemen Kehutanan 2008, di Istana Negara, Kamis (27/3) pagi.

Selain itu, Presiden SBY menambahlan, pembangunan kehutanan juga meliputi pelestarian hutan agar mendatangkan manfaat berkelanjutan, sampai anak cucu kita.

Presiden tidak setuju kalau ada tekanan terhadap Indonesia untuk tidak menyentuh hutan kita sendiri karena dinilai mengganggu dunia. “Lho kok enak, padahal yang berkata itu dulu punya hutan tapi sekarang sudah habis,” ujar Presiden SBY.

Kalau itu tekanan itu kita telan mentah-mentah, lanjut SBY, maka pilihan itu dibayar dengan kesejahteraan rakyat kita. “Pesan yang betul adalah Indonesia, anda punya hutan yang luas. Hutan tropis anda nomer dua setelah Brasil. Pelihara baik-baik agar selamat bumi kita. Tetapi silakan dengan cara yang baik pula. Hutan itu bisa mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat anda. Kalau itu, nilainya baru seratus. Dan itu pula yang akan kita lakukan,” SBY menjelaskan.

Atas inisiatif Indonesia, Presiden SBY mengajukan proposal kepada negara-negara yang memiliki hutan hujan tropis, yaitu sebelas negara yang juga didukung PBB, APEC, ASEAN, dan lembaga-lembaga yang lain, yang disebut dengan F11. Negara-negara tersebut, antara lain, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Brasil, Kolombia, Kostarika, Peru, Konggo, dan Kamerun.

Negara-negara hutan hujan tropis sepakat untuk menjalin kerjasama yang baik untuk memelihara hutan masing-masing. “Tetapi karena kita juga memiliki jasa terhadap penyelamatan bumi, pasti ada kerjasama yang baik. Sehingga bila nanti carbon trading sudah bisa dilaksanakan, maka negara-negara yang ikut menyelamatkan bumi juga mendapat kompensasi untuk memelihara hutan dan kepentingan lingkungan,” Presiden SBY menambahkan.

Hadir dalam acara pembukaan Rakernas Dephut 2008 ini, antara lain, Menko Polhukkan Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, Menteri Kehutanan MS Ka'ban, Meneg LH Rachmat Witoelar, dan Mensesneg Hatta Rajasa. (osa)