Jakarta: Menanggapi reaksi atas pembuatan dan penayangan film Fitna oleh politisi ekstrem Belanda Geert Wilders, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah Indonesia melarang penayangan film tersebut di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kepresidenan, di hadapan para wartawan, Senin (31/3) malam.

“Setelah memantau dan mengikuti reaksi dari banyak pihak pada tingkat dunia maupun di Indonesia sendiri menyangkut pembuatan dan penayangan film Fitna, saya perlu menyampaikan posisi dan langkah-langkah pemerintah Indonesia ke depan. Meskipun pemerintah dalam hal ini Departemen Luar Negeri telah secara resmi menyampaikan kecaman pembuatan film Fitna oleh politisi ekstrem Belanda Geert Wilders, guna mencegah terjadinya gangguan terhadap kerukunan antarumat beragama di negeri kita, dan reaksi-reaksi lain yang mengancam keamanan dan ketertiban umum, maka pemerintah Indonesia, pertama melarang penayangan film Fitna tersebut di Indonesia," Presiden SBY menegaskan.

Kedua, kata Presiden, mengimbau pemerintah dan parlemen Belanda untuk berupaya menghentikan penayangan film itu. "Ketiga, melalui Menteri Hukum dan HAM, pemerintah mencekal kunjungan Geert Wilders ke Indonesia apabila yang bersangkutan ingin berkunjung ke Indonesia. Keempat, melalui Menteri Komunikasi dan Informatika, pemerintah berharap kepada internet provider agar film Fitna tersebut tidak ditayangkan dalam situs internet. Kelima, mengimbau seluruh media internasional untuk tidak menayangkan film itu karena akan menganggu hubungan antarumat beragama dan harmoni antarperadaban pada tingkat global," Presiden menambahkan.

Selanjutnya, ujar Presiden, pemerintah Indonesia mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Perdana Menteri dan Pemerintah Belanda yang berusaha mencegah penayangan film tersebut, dan sekarang pun masih terus berusaha untuk menghentikannya. “Terima kasih juga saya sampaikan kepada Duta Besar Belanda untuk Indonesia dan warga Belanda yang ada di Indonesia, yang juga dengan tegas menolak kehadiran film Fitna tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada Sekjen PBB, Ban Ki-moon, yang juga secara keras mengecam film Fitna tersebut, dan pernyataan Sekjen PBB yang mengatakan bahwa tidak ada hubungannya sama sekali apa yang dilakukan politisi Wilders tersebut dengan kebebebasan berpendapat dan kebebasan pers,” Presiden menuturkan.

“Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para tokoh agama di Indonesia. Semua tokoh agama yang bersama-sama juga mengecam dan menolak kehadiran film itu di Indonesia. Pada kesempatan ini juga mengimbau dan meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk benar-benar tidak menayangkan film Fitna tersebut karena hanya akan menimbulkan perpecahan diantara kita,” kata Presiden.

“Saya juga meminta untuk tidak melakukan aksi-aksi yang tidak semestinya. Misalnya perusakan, sweeping dan kekerasan lainnya. Karena justru Islam dan agama manapun melarang tindakan kekerasan semacam itu. Tindakan kekerasan semacam itupun bertentangan dengan hukum yang berlaku di negeri kita. Akhirnya kepada semua pihak termasuk masyarakat internasional, saya menyerukan janganlah menggunakan kebebasan tanpa batas, sehingga merusak sendi-sendi peradaban yang lain, seperti kedamaian, harmoni, toleransi dan peghormatan kepada agama dan keyakinan pihak lain. Janganlah merusak upaya bersama kita untuk membangun jembatan antarperadaban, untuk memperkokoh harmoni antar agama dan peradaban. Sebagai contoh menyusul kasus karikatur Nabi Muhammad SAW oleh media massa di Norwegia, Indonesia dan Norwegia telah menyelenggarakan global intermedia dialogue untuk mencegah salah pengertian, salah pemahaman, seperti yang terjadi selama ini," lanjutnya.

“Justru ketika kita sedang berupaya masyarakat dunia juga ingin mencegah terjadinya clash of civilization, dan membangun harmony among civilization. Kita menyayangkan dibuatnya film Fitna itu yang justru bertentangan dengan semangat kita untuk membangun hubungan yang baik antarumat beragama dan peradaban. Akhirnya saya berpendapat bahwa para pemimpin dunia memiliki tanggung jawab moral untuk bersama-sama mencegah dan menghentikan kegiatan seperti pembuatan film Fitna itu, agar dunia kita ini benar-benar di masa depan ini, lebih aman, lebih adil, lebih rukun dan lebih damai,” kata Presiden menutup pernyataannya.

Tampak hadir mendampingi Presiden SBY, antara lain, Menko Polhukam Widodo A.S, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menlu Hassan Wirajuda, Menteri Agama Maftuh Basyuni, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Kapolri Jend.Pol.Sutanto dan dua Jubir, Andi Mallarangeng dan Dino Patti Djalal. (nnf)