Berita Utama

APBN untuk Mengurangi Kemiskinan

Presiden SBY memberi keterangan pers, usai memimpin ratas soal pengurangan kemiskinan, di Kantor Presiden, Kamis (3/4) siang. (foto: anung/presidensby.info)
Presiden SBY memberi keterangan pers, usai memimpin ratas soal pengurangan kemiskinan, di Kantor Presiden, Kamis (3/4) siang. (foto: anung/presidensby.info)
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (3/4) siang, memimpin rapat terbatas untuk membahas mengenai langkah-langkah yang akan diambil pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pangan di Indonesia. Pemerintah memikirkan langkah-langkah, dengan menggunakan APBN, untuk program pengurangan kemiskinan akibat kenaikan harga pangan.

Usai rapat terbatas, Presiden SBY menjelaskan bahwa rapat membahas langkah-langkah untuk membantu seluruh rakyat Indonesia, kususnya yang miskin dan setengah miskin akibat kenaikan harga pangan global yang berimbas pada kenaikan harga pangan di dalam negeri. "Kita memikirkan langkah-langkah yang menggunakan dana APBN untuk program pengurangan kemiskinan yang sekaligus dikaitkan dengan bantuan kepada rakyat akibat kenaikan harga pangan," ujar Presiden kepada wartawan, di Kantor Presiden.

Di dalam waktu dekat ini, Presiden SBY beserta Menko Perekonomian, Menkeu, dan Gubernur BI akan menjelaskan kepada rakyat agar tetap tenang menghadapi masalah ini. "Semuanya kita kelola. Pemerintah bertanggung jawab penuh dan melaksanakan pengelolaan sebaik-baiknya atas semua persoalan ini," SBY menjelaskan.

Selain itu, Presiden SBY beserta seluruh menteri terkait juga memastikan bahwa APBN 2008 tetap terkendali. "Tetap bisa menjalankan fungsinya untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan secara umum, juga dalam rangka stimulasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," papar Presiden.

Menurut Presiden SBY, semuanya masih dalam kendali. "Kita dengan DPR juga masih merumuskan APBNP 2008 agar betul-betul APBNP ini credible, sustainable, dan bisa mengatasi keadaan ekonomi yang kita hadapi dewasa ini," kata SBY.

Rapat diikuti oleh Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani, Mensesneg Hatta Rajasa, Menneg BUMN Sofjan Djalil, Seskab Sudi Silalahi, serta Juru Bicara Presiden Andi A. Mallarangeng. (mit)