Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Selasa (15/4) pagi membuka Konvensi Hukum Nasional, di Istana Negara. Konvensi bertema Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Sistem dan Politik Hukum Nasional ini diselenggarakan untuk memperingati 50 tahun berdirinya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), salah satu unit Departemen Hukum dan HAM. Badan ini dibentuk tahun 1958.

Menurut Menhukham Andi Mattalatta, pengambilan tema untuk acara ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum yang paling mendasar dan tertinggi, dan dilaksanakan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan hukum baik oleh pemerintah, legislatif dan badan-badan yudisial serta rakyat pada umumnya. Ada beberapa persoalan penting yang akan dibahas di dalam konvensi hukum nasional ini, terutama yang berkaitan dengan pembangunan sistem dan politik hukum nasional yang mencerminkan implementasi amanat UUD 1945," ujarnya.

Selain melaksanakan konvensi hukum nasional, dilselenggarakan juga Lomba Keluarga Sadar Hukum Tingkat Nasional, pemberian Anugerah Hukum Indonesia, serta menetapkan Duta Hukum Indonesia sebagai beberapa bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Pada acara pembukaan tersebut pula, Artika Sari Devi dinobatkan sebagai Duta Hukum Indonesia.

Acara pembukaan konvensi dihadiri sekitar 150 peserta, terdiri dari anggota DPR-RI dan DPD-RI, Badan Legislasi DPR-RI, Biro Hukum Departemen dan Non Departemen, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Komisi Yudisial, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pers, Komnas HAM, Komisi Hukum Nasional, Komisi Ombudsman NAsional, Akademisi Hukum serta praktisi hukum.

Menurut Presiden SBY, tema yang dipilih oleh BPHN sangat relevan, karena konvensi ini turut membahas sistem hukum, ketatanegaraan serta sistem pemerintahan kita. "Negara kita dewasa ini memiliki kehidupan yang dinamis, banyak sekali terjadi perubahan di negeri ini. Kita sungguh memerlukan sistem hukum, konstitusi serta sistem ketatanegaraan yang dapat mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional kita seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, bisa merespon dinamika dan tantangan jaman, serta terus membangun untuk menuju masyarakat adil, sejahtera dan maju," tegas SBY.

Usai memberikan sambutan, Presiden SBY meresmikan pembukaan Konvensi Hukum Nasional dengan membunyikan gong serta mengucapkan Basmallah. Usai mengikuti seluruh rangkaian acara, Presiden SBY berkesempatan untuk beramah tamah dengan seluruh peserta konvensi. Turut hadir mendampingi Presiden di dalam acara pembukaan tersebut antara lain, Menko Polhukam Widodo AS, Menneg BUMN Sofyan Djalil, Mensesneg Hatta Radjasa, Menkominfo M. Nuh, Seskab Sudi Silalahi serta Jaksa Agung Hendarman Supanji. (mit)