Jakarta: Pemerintah sedang mempersiapkan penetapan kebijakan kenaikan harga BBM dan program kompensasi kenaikan harga BBM. Inilah masalah yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama delapan jam, di Kantor Presiden, Rabu (14/5) siang hingga malam hari.

Menko Kesra Aburizal Bakrie kepada wartawan usai rapat menjelaskan, pemerintah memastikan program penanggulangan kemiskinan yang dirancang dengan baik, yang terdiri dari tiga kluster. Kluster satu, bantuan dan perlindungan sosial, dengan sasaran 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk masyarakat miskin (raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat ( Jamkesmas), bantuan sosial untuk pengungsi/korban bencana, bantuan untuk penyandang cacat, bantuan untuk kelompok lansia, dan lain sebagainya.

Kluster dua, adalah pemberdayaan masyarakat atau yang sering disebut PNPM Mandiri. “Tahun 2008 PNPM Mandiri mencakup 3.999 kecamatan di 16.417 desa-desa tertinggal dan sekitar 21.000 desa-desa lainya dengan anggaran Rp13,2 triliun. Pada tahun 2009 seluruh kecamatan di Indonesia yang berjumlah sekitar 5.720 kecamatan akan mendapat PNPM Mandiri dengan besaran rata-rata Bantuan Langsung Tunai Masyarakat per kecamatan per tahun adalah Rp 3 miliar/kecamatan. Saat ini sedang dipersiapkan agar pelaksanaan program PNPM dapat dipercepat,” kata Ical.

Kluster tiga, lanjut Ical, adalah penguatan usaha mikro dan kecil. “Hingga April 2008 Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang untuk kredit di bawah Rp 5 juta rupiah disalurkan tanpa agunan, telah mencapai Rp 5,2 triliun dan menjangkau 400.000 nasabah. Pemerintah menargetkan perluasan KUR hingga mencapai Rp 14,1 triliun pada tahun 2008/2009,” jelas Ical.

Dijelaskan, pemerintah juga mengembangkan dan menambah program penanggulangan kemiskinan serta menyiapkan kompensasi kenaikan harga BBM, yang terdiri dari beberapa program. Yaitu penguatan ketahanan pangan dan peningkatan penjualan beras bersubsidi diluar raskin dengan alokasi dana sebesar Rp 4,2 triliun untuk buruh, PNS golongan I dan II, tenaga honorer, dan tamtama TNI/Polri untuk sekitar 12 juta KK. Pengembangan KUR dengan tambahan dana Rp 1 tilyun. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan alokasi dana mencapai Rp 14,1 triliun untuk 7 bulan pada tahun 2008, dengan sasaran 19,1 juta RTS, sebesar Rp 100 ribu per bulan per RTS.

Hadir pada keterangan pers tersebut, selain Menkokesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Boediono, Menkeu Sri Mulyani, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menkominfo M.Nuh, Kepala Bappenas Paskah Suzetta, dan Jubir Andi Mallarangeng. (nnf)