Rabu, 14 Mei 2008, 23:50:47 WIB

Kenaikan Harga Minyak Sebabkan Subsidi BBM Tambah Rp. 100 Trilyun

 

Jakarta: Kenaikan harga minyak dunia saat ini telah menyebabkan tambahan subsidi BBM lebih dari Rp. 100 trilyun. Kebutuhan subsidi tersebut akan semakin meningkat jika harga minyak dunia lebih tinggi lagi, dimana saat ini harga minyak dunia sudah berada pada posisi sekitar 125 dollar Amerika per barel, kata Menko Kesra Aburizal Bakrie, dalam pemaparan dengan presentasi grafik dan data, kepada wartawan di ruang pers Kantor Presiden, usai mengikuti sidang kabinet paripurna, Rabu (14/4) malam.

"Kenaikan subsidi tersebut telah mempengaruhi keseimbangan postur APBN, dimana subsidi BBM yang diterima masyarakat kaya mencapai Rp 186 trilyun, karena 70 persen dari subsidi BBM dinikmati oleh 40 persen masyarakat terkaya. Sedangkan program-program penanggulangan kemiskinan mencapai Rp 60 trilyun. Kondisi ini dipandang kurang adil, dan dapat mempengaruhi kelangsungan program-program lain seperti penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya,"kata Aburizal Bakrie.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, pada kesempatan yang sama menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah lain agar dapat mengatasi masalah ini. Yaitu penghematan belanja kementerian dan lembaga yang sudah dilakukan hingga menghemat Rp 30,3 trilyun. "Penerimaan negara non migas yang digenjot, dan berhasil menambah Rp 20 trilyun. Belanja cadangan risiko fiscal sudah digunakan sebesar Rp 8,3 trilyun, penerbitan SBN sampai dengan Mei 2008 telah mencapai Rp 57,8 trilyun, dan tambahan pinjaman program dari ADB, Bank Dunia, dan bilateral, telah diupayakan secara maksimal mencapai Rp 25 trilyun," jelas Sri Mulyani.

Dijelaskan oleh Menkeu, telah dilakukan langkah-langkah optimalisasi penerimaan migas, yaitu dengan peningkatan lifting minyak sampai dengan bulan April 2008 mencapai 928 ribu barel per hari. “Langkah –langkah penghematan BBM dan listrik juga sudah dilakukan. Target konversi minyak tanah ke LPG 1-2 juta kiloliter. Penghematan konsumsi listrik dan biaya PLN sebesar Rp 5 trilyun, penghematan konsumsi BBM dan efisiensi Pertamina Rp 7 trilyun rupiah, pembatasan konsumsi BBM melalui pelaksanaan smart card dan lartu kendali, serta penghematan energi di kantor pemerintah, mall, hotel, dan shopping centre,” kata Menkeu.

Ditambahkan oleh Aburizal Bakrie, namun usaha-usaha tersebut ternyata belum memadai. "Karena itu pemerintah akan segera menetapkan kebijakan kenaikan harga BBM sebagai bentuk pengalihan sebagian subsidi dari masyarakat yang lebih mampu kepada masyarakat berpendapatan rendah. “Saat ini tengah dilakukan persiapan bagi intensifikasi dan pengembangan program-program penanggulangan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu,” katanya.

Mensos Bachtiar Chamsyah menjelaskan bahwa Presiden memutuskan kapan BLT ini diluncurkan, maka Departemen Sosial beserta departemen-departemen yang lain siap untuk melaksanakannya. “Hari ini pencetakan kartu berlangsung, dan awal peluncuran ini dilakukan di 10 kota. Malam ini data-data tentang kartu itu sudah dikirimkan ke 10 kota oleh PT. Pos. Saya berharap besok sore paling lambat itu sudah samapai di 10 kota kantor pos, kemudian kita akan melaksanakan distribusi ke RTS,” kata Mensos. Beberapa kelemahan yang ada tahun 2005, jelas Mensos, terus menerus kita lakukan evaluasi, Insya Allah dengan sistem yang kita bangun tidak ada alasan uang ini untuk dikorupsi.

“Dananya, Depsos meminta kepada Menkeu, Menkeu menyerahkan dana itu melalui BRI, BRI kepada PT.Pos, dan PT. Pos kepada masyarakat yang mendapatkan kartu, yaitu rumah tangga miskin. Jadi tidak ada celah untuk dilakukan penyelewengan. Pada kartu itu ada kode, orang yang sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Dari kode-kode ini pemerintah mendapat data yang valid tentang rumah tangga yang ada di Indonesia. Berapa yang sangat miskin, berapa yang miskin dan berapa yang hampir miskin,” kata Mensos. (nnf)