Jambi: Sejak kepemimpinan Presiden Soekarno hingga saat ini, pemerintah terus berjuang dan bergulat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Dan pemerintahan saat ini terus menerus melakukan evaluasi apa yang harus dilakukan lagi, program apa, dan kebijakan apa, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, saat berdialog bersama kepala desa, petani, nelayan , karang taruna dan tokoh masyarakat se Provinsi Jambi, di kawasan Bangun Desa Mandiri Terpadu, Tanjung Jabung Timur Jambi, Minggu (29/6) siang. Dialog dipandu Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, usai makan siang bersama dengan lesehan.

Menurut Presiden, setelah mengevaluasi program –program di masa yang lalu, banyak sekali jenis program yang kurang terpadu, seolah olah departemen-departemen yang ada berjalan sendiri-sendiri. "Kurang sinkron satu sama lain, termasuk antara pusat dan daerah. Ini yang kita koreksi, ini yang kita perbaiki agar lebih efektif. Dulu program pengurangan kemiskinan terbagi di sembilan belas departemen, sekarang kita integrasikan, kita satukan agar terpadu dan hasilnya lebih baik,” ujar Presiden SBY.

“Dulu kita belum punya berapa ukuran berapa yang tepat dari APBN kita, untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Sekarang kita tata, agar jumlahnya tepat, sesuai dan memadai. Singkat kata, dari segi anggaran tiap tahun kita lakukan peningkatan secara signifikan. Tahun 2004 lalu anggaran pengurangan kemiskinan secara nasional jumlahnya Rp 19 trilyun. Tahun 2005 dinaikkan Rp 24 trilyun, 2006 hampir dua kali lipat Rp 41 trilyun, 2007 naik lagi Rp 51 trilyun, dan 2008 kita naikkan lagi Rp 58 trilyun. Dari segi anggaran APBN, terus tingkatkan dengan harapan makin luas kita jangkau. Harapan saya APBD provinsi APBD Kabupaten/Kota juga demikian, dialokasikan lebih banyak lagi utuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Presiden SBY.

Mengenai usulan Abdul Aris, perwakilan Forum Kepala Muaro Jambi agar pemerintah lebih baik menyediakan kail daripada ikannya, supaya masyarakat lebih mandiri, Presiden menjelaskan apabila sebuah rumah tangga itu sungguh tidak berdaya , tidak mampu, tidak mungkin diberi hanya kail saja. Dari 222 juta rakyat Indonesia sekarang yang miskin sekitar 15 sampai 16 persen atau sekitar 36 juta. “ Angka kemiskinan di India, Tiongkok, Afrika dan Negara lain banyak yang jauh lebih tinggi, tapi 36 juta bagi saya masih tinggi. Diantara mereka itu ada yang sungguh sulit. Untuk itulah pemerintah memberikan bantuan ikan sampai mereka benar-benar berdaya, misalnya bantuan beras miskin dan gratis puskesmas dan rumah sakit. Kita bantu sekolahnya dengan BOS, dan bantuan lain agar tidak putus sekolah. Kita bantu dengan lansung tunai bersyarat, kita bantu lansia, dan mereka memang membutuhkan semua itu. Itulah kita sebut paket atau cluster, bantuan perlindungan social,” jelas SBY.

“Suatu saat mereka semua bergeser menuju ke kail, dan seterusnya. Nah kail itu sebetulnya PNPM Mandiri dan program lain yang sejenis. Itu sesungguhnya sudah bisa disebut kail. Satu kecamatan 1 sampai 3 miliar. Tahun ini 4 ribu kecamatan,Insya Allah tahun depan seluruh kecamatan, 5.700 kecamatan rata-rata besarnya 3 miliyr. Dengan 3 milyar tadi maunya apa? Pikirkan bersama. Tentu ada pembimbingan, pengawasan atau bantuan dari pemerintah. Tetapi pemain utamanya adalah masyarakat lokal itu. Libatkan ibu-ibu, karena lebih tekun, lebih cermat dan rajin, sehingga bisa menyukseskan PNPM,” kata Presiden SBY.

Acara makan bersama nasi kotak dengan model lesehan dan dialog turut dihadiri Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri Mardiyanto, Mensos Bachtiar Chamsyah, Mentan Anton Apriyantono, Seskab Sudi Silalahi, dan Jubir Presiden, Andi Mallarangeng. (win)