Jambi: Pemerintah terus menertibkan pemakaian tanah. Jutaan hektar tanah penggunaannya tidak jelas. "Ada sekitar 6 sampai 8 juta hektar tanah tidak tergunakan dengan baik, dan ada sekitar 1,8 juta hentar di seluruh Indonesia sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU), tapi belum dimanfaatkan bahkan terlantar," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menjawab pertanyaan Suiswanto, Lurah Simpang Ruang, soal terbatasnya lahan pertanian untuk digunakan masyarakat karena sebahagian besar lahan dalam status kawasan HPH

Usai membuka Harganas dan BBRGM, Presiden SBY dialog dengan kepala desa, petani, nelayan, karang taruna, tokoh masyarakat se Provinsi Jambi, dipandu Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, di Kawasan Bangun Desa Mandiri Terpadu (Bangdesmadu) Tanjung Jabung Timur Jambi, Minggu (29/6) siang.

“ Di satu sisi kita butuh tanah, rakyat ingin menanam, tapi tanah-tanah itu tidak terkelola dengan baik. Itulah yang kita benahi sekarang ini, dan saya mengajak seluruh gubernur, bupati/walikota, bersama pemerintah pusat, departemen kehutanan, departemen pertanian, Badan Pertanahan Nasional, dan semua. Mari kita tertibkan tanah-tanah itu, sehingga digunakan dengan baik untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” ujar Presiden SBY.

Menurut Presiden, pertanian harus ditingkatkan, produksi pangan harus harus ditingkatkan, kebijakan pertanian terus dikembangkan, subsidi pupuk dan benih. Allhamdulillah, kalau dibandingkan negara lain ada yang mengalami kesulitan pangan, sesungguhnya Indonesia masih relatif aman,” ujar Presiden.

Ditambahkan, pemerintah bersama-sama DPR menetapkan anggaran. “Tahun 2009 sudah bisa dihitung anggarannya sekitar Rp. 1000 trilyun. Namun meskipun anggaran seribu trilyun, tapi adanya kenaikan harga minyak dunia yang begitu tinggi, dan tidak mungkin pemerintah menaikkan terus harga BBM kasihan rakyat, maka dari uang seribu trilyun itu, untuk subsidi membayar listrik, BBM itu, jumlahnya mencapai lebih dari Rp 170 triliun. Kalau harga minyak naik lagi bisa mencapai Rp 230 trilyun," tambahnya.

“Bayangkan, 1000 trilyun untuk mengganti subsidi supaya BBM tidak terus naik, sudah 20 persen habis. Belum yang lain seperti pupuk, benih, biar aman pertanian kita. Tambah sekian triliun lagi dan bantuan –bantuan lain. Itu yang untuk subsidi. Belum untuk membiayai pemerintahan ini. Belum membayar hutang pemerintah. Ingat, pada awal krisis, hutang kita ini jumlahnya lebih dari 100 persen dari GDB. Iitulah sebabnya tahun-tahun terakhir terus kita genjot," lanjutnya.

"Dua tahun yang lalu IMF kita lunasi, sekarang ini perbandingan hutang terhadap GDB kita sudah turun, tinggal sekitar 35 persen. Berarti sudah mulai lumayan, tetapi tetap masih besar. Karena dulu hutangnya besar sekali, kita keluarkan dari situ untuk bayar hutang. Baru untuk yang lain-lain, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, dan lain-lain. Oleh karena itu disesuaikan dan dipelihara keseimbangannya. Kalau semua untuk PNPM yang lain tidak dapat. Biayanya pas, ini kadang tidak diketahui masyarakat umum,” ujar SBY menjawab pertanyaan salah seorang peserta dialog yang meminta agar anggaran PNPM ditingkatkan lagi disetiap kecamatan. (win)