Jakarta: Saat ini, pemerintah Indonesia sedang menjalankan tiga agenda strategis, yaitu melanjutkan reformasi, membangun kembali perekonomian nasional, dan memantapkan kehidupan demokrasi. Presiden Susilo Bambang Yuidhoyono menjelaskan hal itu dalam sambutan upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-62, di Lapangan Silang MOnas Selatan, Jakarta, Selasa (1/7) pagi.

“Tiga tugas besar ini terus kita jalankan, kendati bangsa kita juga menghadapi persoalan dan tantangan baru, yaitu krisis harga minyak dan pangan dunia, resesi ekonomi global, dan perubahan iklim yang mengakibatkan serangkaian bencana alam di berbagai belahan dunia,” kata SBY.

Agar keseluruhan agenda dan tugas-tugas nasional tersebut dapat diwujudkan, diperlukan kondisi dalam negeri yang stabil. aman dan tertib yang disertai dengan kepatuhan yang tinggi terhadap pranata hukum dan pranata sosial. “Janganlah berikan beban berlebihan kepada jajaran Polri, karena kealpaan kita, keadaan dalam negeri kembali tidak stabil, tidak aman dan tidak tertib. Marilah kita mengambil tanggung jawab bersama dengan ikut memelihara kondisi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita yang makin kondusif bagi keberlanjutan reformasi, demokratisasi dan pembangunan kembali ekonomi kita,” Presiden SBY menegaskan.

“Marilah terus kita pelihara kehidupan demokrasi yang kian mekar dewasa ini, yang ditandai dengan kuat dan tingginya kebebasan pers, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan berserikat, kebebasan untuk menggunakan hak hukum, kontrol sosial, otonomi daerah dan lain lainnya. Marilah kita gunakan hak dan kebebasan itu secara baik dan bertanggung jawab agar mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak ingin mundur kmbali pada era dan tatanan kehidupan politik yang tidak demokratis, otoritarian dan represif. Kita tidak ingin menjadikan politik kembali menjadi panglima, melainkan hukum,” Presiden menandaskan.

Oleh karena itu, SBY mengajak seluruh rakyat untuk menjalankan semua hak dan kebebasan secara tepat, patut dan tidak menabrak aturan hukum yang berlaku. “Janganlah secara sengaja kita menyalahgunakan hak dan kebebasan yang luas itu sehingga menimbulkan iklim anarkisme dan ketidakpatuhan pada tatanan hukum,” kata SBY mengingatkan. (mit)