Berita Utama

Sidang Paripurna Khusus DPD-RI

Ginanjar: Telah Banyak Yang Dicapai Dalam Pelaksanaan Otoda

Presiden SBY didampingi Ketua DPD-RI Ginanjar Kartasasmita dan Wapres Jusuf Kalla tiba di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jumat (22/8) pagi. (foto: anung/presidensby.info)
Presiden SBY didampingi Ketua DPD-RI Ginanjar Kartasasmita dan Wapres Jusuf Kalla tiba di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jumat (22/8) pagi. (foto: anung/presidensby.info)
Jakarta: Diiringi lagu Maju Tak Gentar, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ibu Mufidah JK, serta Ketua DPD-RI (Dewan Perwakilan Daerah - Republik Indonesia) Ginandjar Kartasasmita, memasuki Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI untuk mengikuti Sidang Paripurna Khusus DPD RI, Jumat (22/8) pagi. Salah satu agenda sidang adalah mendengarkan Pidato Presiden SBY tentang Pembangunan Daerah dalam RAPBN Tahun Anggaran 2009. Sidang paripurna ini juga diikuti gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia.

Sidang Paripurna Khusus DPD RI 2008 mengambil tema Rekonstruksi Kebijakan Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Serta Implementasinya. Sidang dibuka dengan pidato Ketua DPD RI Ginandjar. Menurutnya, berdasarkan daftar hadir, sidang ini dihadiri 101 anggota DPD RI.

"DPD menyambut gembira bahwa Indonesia sekarang sudah kembali swasembada pangan, khususnya beras. Sebuah prestasi yang besar dari pemerintah," kata Ginandjar. "Namun, agar swasembada itu dapat terus berlanjut, pemerintah harus senantiasa waspada karena banyak faktor mempengaruhi produksi pertanian," lanjutnya.

Lebih lanjut Ginandjar menjelaskan bahwa telah cukup banyak kerja yang dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama selama 4 tahun terakhir ini. "Masyarakat daerah sekarang telah lebih bergairah dan bersemangat membangun daerah, karena otonomi dapat merangsang prakarsa dan mengembangkan kesempatan yang lebih luas untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada di daerah," terang Ginandjar.

"Dana yang mengalir ke daerah untuk tahun 2009, menurut saudara Presiden jumlahnya akan mencapai hampir Rp 304 trilyun, melalui berbagai skim pendanaan dan alokasi diharapkan dapat benar-benar menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat," lanjutnya. "BPK dan KPK diharapkan dapat melakukan supervisi dan tuntunan pada jajaran penyelengaraan pemerintah di daerah untuk menegakkan disiplin anggaran, mencegah terjadinya korupsi dan pemborosan keuangan negara," ujar Ginandjar. (osa)