Jakarta: Sejalan dengan tanggung jawab dan kewenangan daerah yang makin besar, kita juga menyaksikan makin besarnya alokasi APBN untuk daerah. Transfer dana APBN ke daerah meningkat lebih dari dua kali lipat. Dari Rp. 129,7 trilyun pada tahun 2004, menjadi Rp. 292,4 trilyun pada APBN-P tahun 2008. Secara total, seluruh anggaran ke daerah, baik untuk transfer maupun melalui anggaran pemerintah pusat mencapai 65 persen dari total belanja APBN pada tahun 2008. Sidang paripurna ini juga diikuti gubernur, bupati/walikota seluruh Indonesia.

"Besarnya dana APBN yang dialokasikan ke daerah membuktikan komitmen kita semua untuk menjalankan desentralisasi dan otonomi secara konsisten dan bertanggungjawab," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Keterangan Pemerintah tentang Kebijakan Pembangunan Daerah di depan Sidang Paripurna DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jumat (22/8) pagi.

"Oleh karena itu, saya perlu mengingatkan dan menekankan, bahwa daerahlah yang sekarang menjadi ujung tombak pembangunan. Daerahlah yang berada di paling depan untuk peningkatan kemakmuran rakyat. Kita harus memastikan bahwa anggaran yang semakin besar ini tidak diikuti dengan semakin meningkatnya penyimpangan, apalagi korupsi di daerah. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa tidak ada toleransi bagi kejahatan korupsi, di pusat maupun daerah. APBN dan APBD adalah uang rakyat yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraaan rakyat," lanjutnya.

Pemerintah pusat terus berupaya memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan peraturan dan pembenahan birokrasi. "Sungguh baik jika hal yang sama dilakukan di daerah. Para pemimpin daerah harus menghilangkan hambatan investasi untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja," jelas SBY.

Presiden SBY memberikan apresiasi terhadap inisiatif dari pemerintah daerah yang melakukan penyederhanaan proses perizinan di daerah dengan menyediakan kantor pelayanan perizinan terpadu. "Tumbuhnya kantor pelayanan satu pintu di berbagai daerah memperlihatkan terjadinya peningkatan kesadaran pemerintah daerah akan pentingnya perbaikan iklim investasi," ujar SBY.
"Kita tidak ingin, pemerintah daerah dianggap sebagai penghambat pelaku usaha melalui berbagai pungutan daerah dan kebijakan administrasi yang mempersulit usaha di daerah," kata Presiden SBY. (osa)