Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespon isu-isu yang dikemukakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Ginandjar Kartasasmita dalam pidatonya di awal Sidang Paripurna Khusus DPD RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jumat (22/8) pagi. Respon itu langsung disampaikan Presiden SBY di akhir Pidato Keterangan Pemerintah tanpa teks.

”Pertama adalah masalah sinkronisasi undang-undang yang sering menyebabkan konflik dan kerancuan. Saya setuju untuk segera kita konsolidasikan dan kita tata secara bersama,” kata Presiden SBY. ”Kedua, menyangkut benturan dalam implementasi undang-undang yang masih terjadi. Saya mengingatkan bahwa desentralisasi, evolusi yang sering digunakan negara-negara lain memang sebuah proses. Memerlukan waktu yang kadang-kadang panjang. Dalam perjalanan negara-negara lain bahkan ada proses desentralisasi, resentralisasi, redesentralisasi dan lain sebagainya,” lanjutnya.

”Tapi saya setuju, mari kita kelola bersama agar makin kecil benturan yang terjadi di daerah dalam mengimplementasikan undang-undang itu. Yang ketiga, saya menanggapi pikiran dewan tentang diperlukannya sebuah kerangka atau design konseptual otonomi daerah. Mana sistem yang paling efektif dan efisien dari sistem yang kita anut. Kita juga kaitkan dengan rentang kendali yang dimiliki kepala pemerintahan di dalam mengelola, menggerakan dan mengawasi di seluruh negeri ini,” jelas Presiden SBY.

"Keempat adalah pasca pilkada yang dikhawatirkan ada politisasi pada jabatan-jabatan yang bukan jabatan politis. Mari kita jalankan bersama etika politik yang bisa membedakan mana pos politik dan mana pos administrasi pemerintahan yang harus non partisan bebas dari intervensi politik. Saya setuju mari kita jalankan bersama,” lanjut SBY.

Masalah kelima adalah energi, kurangnya pasokan listrik, dan terjadinya kelangkaan BBM di beberapa daerah. ”Pemerintah mengakui. Mengapa? Karena sampai tahun 2006 akhir, sejak mendiang Bung Karno, daya listrik kita berjumlah 25 ribu megawatt. Dulu cukup, tetapi sekarang tentu tidak cukup. Apalagi ekonomi terus tumbuh. Itulah sebabnya sejak 2006 pemerintah melakukan peningkatan listrik 10 ribu megawatt, yang Insya Allah tahun depan sudah mulai menghasilkan daya listrik dan menyusul tahun-tahun berikutnya. Membangun pembangkit tenaga listrik memerlukan waktu, tidak bisa sebulan atau dua bulan. Tetapi hal ini telah kita lakukan agar supply dan demand bisa seimbang,” tambahnya.

Mengenai kelangkaan BBM, Presiden SBY menyampaikan secara terus terang duduk permasalahannya. ”Kita mendapatkan kuota, berapa volume BBM yang diijinkan. Kuota dibahas bersama dengan DPR RI karena berkaitan dengan jumlah subsidi yang sangat besar. Seringkali kebutuhan kita melebihi kuota. Itulah sebabnya kita sungguh harus berhemat dan mencegah penyalahgunaan BBM serta kepentingan-kepentingan lain. Apalagi diselundupkan ke luar negeri,” ujar SBY. ”Kita akan terus mengatasi masalah itu. Tapi saya sampaikan kepada anggota dewan terhormat itulah hakekat permasalahan yang kita hadapi,” tegas SBY.

Keenam adalah masalah pertambangan. ”Saya setuju dengan perubahan undang-undang dimana otoritas banyak beralih ke daerah. Harus kita kelola dengan baik. Jangan merusak lingkungan. Pertambangan apapun termasuk batubara harus mendatangan manfaat ekonomi lokal dan nasional, ada keseimbangan eksport dengan kebutuhan domestik,” seru Presiden SBY. “Saya minta kebersamaan seluruh pengusaha batubara, dalam hal ini untuk secara jernih melihat permasalahannya secara baik. Saya mengundang DPD untuk bersama-sama memastikan bahwa policy kita benar,” lanjutnya.

“Ketujuh adalah masalah pupuk. Saya juga sering mengecek ke daerah-daerah, bertemu dengan para petani, bertemu dengan para pengelola perkebunan. Memang sering ada kebingungan, mana yang lebih dulu ke perkebunana dan mana yang lebih dulu ke persawahan untuk padi. Subsidi pertanian mencapai Rp 36 trilyun, besar sekali. Untuk menambah itu tentu ada persoalan dengan kerangka APBN. Kita tidak mungkin setiap saat menaikkan harga BBM. Oleh karena itu sambil pemerintah terus mengatasi solusi ini, mari kita pastikan distribusi pupuk itu benar apalagi pupuk yang bersubsidi. Kontrol pertama harus kita lakukan,” kata Presiden SBY

Kedelapan adalah masalah pendidikan. “Alhamdulillah kita akan memenuhi amanat konstitusi. Dengan biaya yang bisa mencapai Rp 100 trilyun, pemerintah akan segera mengeluarkan instrumen pengelolaan dan pengawasan yang efektif. Saya mengundang DPD untuk memastikan anggaran ini dilaksanakan tepat guna, tepat sasaran dan betul-betul dapat dilihat secara nyata hasilnya. Saya banyak menerima sms dari masyarakat, tapi mereka meminta tolong Pak Presiden pengawasannya yang baik agar hasilnya terlihat nyata oleh rakyat banyak,” jelasnya.

“Kesembilan, masalah pembagian dana alokasi umum, transfer ke daerah. Saya mengatakan tentu bukan konsep penalty. Tidak mungkin pemerintah mempenalti daerah yang giat membangun, yang ingin memajukan masyarakat dan daerahnya. Yang kita lakukan adalah menyusun suatu tatanan dengan transfer daerah semua provinsi bisa membangun, semua provinsi mendapatkan anggaran yang cukup. Jadi sesungguhnya tidak ada yang terhenti dengan pembangunan, semua bergerak karena saudara-saudara kita tidak ingin makmur sendiri-sendiri,” tandas Presiden SBY. (osa)