Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa kontrak gas Tangguh akan dinegosiasi ulang untuk menghindari kerugian negara. Penegasan itu disampaikan SBY saat membuka Sidang Paripurna Kabinet Indonesia Bersatu, di Kantor Presiden, Kamis (28/8) siang.

Dijelaskan oleh Presiden SBY, di dalam kontrak gas Tangguh, harga yang ditetapkan berdasar patokan harga minyak mentah 38 Dolar AS/ barel. "Padahal harga minyak Indonesia sudah di level 120 Dolar AS/ barel, sehingga menimbulkan kerugian yang besar. Kalau tidak kita perjuangkan dari sekarang, maka berapapun pergerakan harga crude, harga itu relatif tidak bergerak. Padahal seharusnya bergerak. Kalau tidak diperjuangkan akan besar sekali kerugian negara dibandingkan kontrak-kontrak gas lain, seperti di Bontang dan Arun," kata Presiden.

"Oleh karena itu, Wapres Jusuf Kalla, sebelum menghadiri penutupan Olimpiade Beijing, bertemu Wapres China Xi Jinping untuk menegosiasi ulang isi kontrak gas Tangguh. Wapres telah kembali ke Beijing untuk menyampaikan misi. Membuka pintu untuk bernegosiasi. Insya Allah, ada celah untuk memperbaiki kontrak itu," jelas SBY. "Sebenarnya, kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kontrak tidak berubah. Kita menghormati kontrak apabila kontrak itu betul-betul menghormati dan diawasi dengan benar. Tapi kalau kontrak itu tidak baik, maka itu harus kita perbaiki untuk kesejahteraan masyarakat," jelas SBY.

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla mengungkapkan hasil dari negosiasinya dengan Wapres China Xi Jinping mengenai kontrak penjualan gas Tangguh ke Fujian, Tiongkok. "Wapres China sangat terbuka, dan kita berdiskusi. Saya sampaikan salam Bapak Presiden. Lihat keadaan, apakah Anda akan terus membeli gas Indonesia dengan harga 1/8 dari harga dunia pada dewasa ini?," jelas Wapres. Wapres China menyetujui tawaran JK, dengan syarat, kedua negara akan membentuk tim untuk melakukan negosiasi ulang kontrak gas Tangguh dengan new price and new historical.

Untuk negosiasi ulang, Presiden SBY menugaskan Menko Perekonomian Sri Mulyani untuk membentuk tim khusus. "Jangan libatkan yang tidak punya otoritas, dan jangan libatkan yang ada conflict of interest. Semua kerja sesuai sistem. Kita berharap dapat mengambil keputusan dengan baik. Karena, setelah itu, tanggung jawab ada di tangan saya," tegas SBY. (mit)