"Pemberantasan Korupsi Jangan Ada Motif-motif Politik"

Jakarta: Agenda pemberantasan korupsi yang gencar dilakukan pemerintah Indonesia selama ini telah mendapat penilaian positif dari Transparancy Internasional Corruption Perception Indeks. Hal ini dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka rapat paripurna Kabinet Indonesia Bersatu, di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (16/9) siang. Hadir pula Wapres Jusuf Kalla.

"Ini good news. Meskipun belum dirilis, menurut penilaian Transparansi Internasional, kita dinilai terus menerus mengalami peningkatan dalam arti perbaikan. Pernah tahun 2001 kita nomor lima dari bawah, nomor tiga dari bawah, sekarang terus naik dan tahun lalu naik nomor tiga puluh tujuh dari bawah. Tahun ini insya Allah , saya belum tahu angkanya, tapi perbaikannya cukup signifikan," ujar Presiden SBY

Menurut Presiden, penilaian peningkatan pemberantasan korupsi ini terutama dilihat dari reformasi birokrasi yang mulai menampatkan hasilnya, terutama di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. "Ini terbukti dari perolehan pajak kita pada APBN. Ini contoh, meskipun masih panjang. Jadi penilaian ini bukan hasil penegakan hukum yang dilaksanakan Jaksa Agung, Kapolri, MA, KPK, tapi ini yang dilihat dari reformasi birokrasi. Bagi saya, ini good start. Berarti arahnya benar, agendanya benar, tinggal kita pastikan harus terus berlanjut," ujar Presiden SBY.

Lebih lanjut Presiden SBY meminta kepada seluruh jajaran penegak hukum, baik Kapolri, Jaksa Agung, KPK, untuk menjalankan pemberantasan korupsi dengan sebenar-benarnya. "Harus adil. Tidak boleh ini diproses, ini tidak diproses. Adil bagi semua," tegas Presiden. Di sinilah kita betul-betul diuji bahwa kita adil dalam pemberantasan korupsi. Jangan ada motif-motif politik. Ini betul-betul hukum. Saya juga insya Allah akan terus adil. Siapapun yang harus menjalani proses hukum, saya persilahkan," kata Presiden. (win)