Seminar Nasional di Seskoad Bandung

Enam Respon Strategis untuk Mempertahankan Kedaulatan

Bandung: Dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 30 disebutkan bahwa untuk mempertahankan kedaulatan negara, TNI dan Polri adalah kekuatan utama, sedangkan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato kuncinya pada Seminar Nasional Pertahanan Negara RI Menghadapi Abad ke-21 di Markas Besar Sekolah Staf dan Komando (Seskoad), Jumat (19/9) sore mengedepankan sejumlah skenario untuk menjadi bahan perenungan, jika skenario itu menjadi kenyataan di masa depan.

"Yang mungkin menjadi ancaman bagi kedaulatan negara kita adalah tiba-tiba kekuatan asing terlibat dalam gerakan separatisme di negeri ini. Skenario lain adalah ada sengketa teritorial yang berkaitan dengan permasalahan sumber daya alam, misalnya energi," kata Presiden SBY. "Ada juga skenario yang kita pikirkan ialah adanya tekanan asing yang disertai kekuatan militer mereka untuk memaksakan kehendaknya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Tentu saja skenario ini bisa diperbanyak," lanjutnya.

Menghadapi skenario seperti itu, Presiden SBY menekankan enam respon strategis kita sebagai negara untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. "Pertama, kita tentu harus memilih opsi ketika ancaman itu datang. Opsi tersebut pada prinsipnya ada dua, yaitu memilih cara diplomasi atau memilih instrumen meliter. Kedua, ada situasi politik yang mesti dipertimbangkan. Tidak bisa serta merta seorang Panglima TNI menyatakan perang. Saya pun sebagai Presiden ada mekanismenya. Presiden ketika menyatakan perang harus mendapat persetujuan DPR," SBY menjelaskan.

"Ketiga, sekali memilih opsi perang kita harus mencermati anggaran dan logistik perang untuk membiayai perang. Keempat, bagaimana dengan kekuatan pertahanan kita. Sudah siapkah menghadapi kondisi perang. Jangan salah hitung. Kadang salah tujuan, salah sarana dan sebagainya," kata Presiden SBY. "Kelima, bagaimana dukungan rakyat. Emosi dan siapkan sebuah bangsa untuk berperang. Amerika kalah di Vietnam karena di akhir perang, rakyat tidak lagi mendukung. Keenam, bagaimana dunia melihat konflik. Harus dilihat apakah kita memiliki kesepakatan resolusi konflik dengan negara yang kita ajak perang," kata Presiden SBY.

Dari skenario yang bisa terjadi dan bagaimana kita merespon, Presiden SBY memberikan delapan anjuran. "Pertama hendaklah mengikuti kecenderungan perkembangan dunia dan kemungkinan terjadinya konflik di abad 21. Buat perkiraan ancaman," terang SBY. Kedua, lakukan updating terhadap kebijakan dan strategi pertahanan. "Jangan keliru menggunakan doktrin, manual dan juklak, karena corak perang terus berubah dari masa ke masa," tambahnya.

"Ketiga, mari kita menyiagakan militer kita. Keempat, perang makin kompleks. Perang tidak lagi selalu simetris atau konvensional, kita harus siap. Teknologi juga ada batasnya. Kelima, kembali pada level politik pengambil keputusan perang adalah Presiden dan disetujui DPR. Keenam, perang itu mahal. Bila memang ingin perang ada harus ada alokasi anggaran," SBY menerangkan. Ketujuh adalah kemandirian. Presiden SBY tidak ingin Indonesia masih mengimpor amuniasi, bukan hanya memalukan tapi juga berbahaya. Kedelapan, Presiden SBY menganjurkan untuk memiliki kemampuan strategic analisis. (osa)