Jakarta: Pemerintah tidak represif dan tidak menghalang -halangi kebebasan berbicara. Bicara apa saja, tidak ada yang ditangkap karena alasan politik. Sekarang ini tidak ada lagi Kopkamtib dan Laksus. Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Minggu (28/9) malam.

"Coba lihat dan rasakan, bagaimana selama 4 tahun ini penggunaan hak politik rakyat, unjuk rasa, talk show, artikel di media, surat pembaca dan SMS, yang kadang keras dan berlebihan. Di Jakarta saja unjuk rasa dari Januari hingga Agustus 2008, ada 1.234 kali, jadi perbulan 154 kali. Seluruh Indonesia berapa banyak? Empat tahun berapa banyak? Mana yang ditangkap, yang ditahan, kecuali kerusuhan satu dua yang terjadi. Berapa sering foto saya dibakar, dicaci maki dalam unjuk rasa di mana-mana. Siapa yang mengatakan kita represif pada kebebasan berbicara," lanjutnya.

"Tak kurang tiga kali saya menyampaikan kepada Kapolri, Jaksa Agung dan Kapolri yang baru serta dalam rapat paripurna, agar berhati-hati dalam memproses kegiatan menyampaikan pendapat. Karena menurut saya, menggerakkan unjuk rasa, membiayai unjuk rasa, merancang unjuk rasa, itu dibenarkan, bukan kejahatan. Kalau kata unjuk rasa diganti menggerakkan kerusuhan, anarki, ada korban jiwa, membiayai, berarti ada masalah hukum. Jadi hati-hati, nanti dikira ada fitnah, nanti dikira SBY yang meminta mereka ditahan, ditangkap dan sebagainya," kata SBY. (win)