10 Langkah Merespon Perkembangan Pasar Uang

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas (Ratas) membahas langkah-langkah merespon perkembangan pasar keuangan akibat dampak krisis global, di Kantor Presiden, Selasa (28/10) malam.

Menurut Plt Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani, seusai pertemuan, ada 10 langkah diputuskan. Tujuannya, di satu sisi, menjaga keseluruhan kegiatan ekonomi agar tidak banyak mengalami gangguan, menjaga keselamatan dan keamanan perekonomian. Di sisi lain, melakukan respon terhadap kesulitan-kesulitan yang dihadapi para pelaku ekonomi dan menjaga masyarakat dari dampak yang tidak menguntungkan.

Kesepuluh langkah tersebut yakni, ujar Sri Mulyani, pertama, mewajibkan seluruh BUMN menempatkan seluruh hasil valuta asingnya di bank dalam negeri, dalam satu kliring house. “BUMN diwajibkan melaporkan informasi tentang penghasilan dan kebutuhan valas ke kantor Kementerian BUMN dan transaksinya melalui perbankan, secara mingguan dan di-update setiap hari," Sri Mulyani menjelaskan.

Kedua, mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang sudah mendapat komitmen pembiayaan, baik bilateral maupun multilateral. "Ini untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran dan mempercepat pembangunan infrastruktur," ujar Plt. Menko Perekonomian.

Ketiga, menginstruksikan BUMN untuk tidak melakukan pemindahan dana dari bank ke bank. "Untuk menjaga stabilitas likuiditas dan mencegah terjadinya perang harga," katanya, dalam keterangan pers didampingi Mendag Mari Pangestu, Menneg BUMN Sofyan Djalil, dan Gubernur BI Boediono, di Ruang Pers Kantor Presiden.

Keempat, pemerintah bersama Bank Indonesia melakukan pembelian SUN (Surat Utang Negara) di pasar sekunder dan dilakukan secara bertahap. "Ini menjaga kepercayaan pelaku pasar terhadap SUN dengan melakukan stabilisasi pasar SUN," ujarnya.

Kelima, memanfaatkan bilateral swaps arrangement dari Bank of Japan, Bank of Korea, dan Bank of China apabila diperlukan untuk menjaga kesinambungan neraca pembayaran.

Keenam, menjaga keberlangsungan ekspor dengan memberikan garansi terhadap risiko pembayaran dari pembeli (post shipment financing). Menyediakan fasilitas rediskonto wesel ekspor with recourse pada pecan pertama November 2008.

Ketujuh, pengurangan pungutan ekspor CPO menjadi nol persen. Ini untuk menjaga keberlangsungan ekonomi (sektor riil). Kedelapan, langkah yang diambil untuk menjaga kesinambungan APBN 2009 akan diumumkan segera setelah mendapat persetujuan DPR RI dalam dua hari ke depan guna menjaga kesinambungan fiskal 2009.

Kesembilan, untuk mencegah importasi ilegal, maka akan diterbitkan ketentuan tentang import komoditi tertentu, garmen, elektronika, makanan, minuman, mainan anak-anak, sepatu. Komoditas itu hanya bisa diimpor oleh importir terdaftar dan kewajiban dilakukan verifikasi di pelabuhan muat.

Pemerintah menetapkan pelabuhan dan bandara tertentu yang terbuka untuk barang-barang tertentu, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Belawan, dan Makassar. Kemudian bandara Soekarno Hatta dan Juanda Surabaya. "Ketetapan ini berlaku pada minggu I November 2008 melalui peraturan menteri perdagangan (Permendag),” Sri Mulyani menambahkan.

Kesepuluh, pembentukan task force terpadu antarinstansi terkait untuk meningkatkan pengawasan melalui surat keputusan Mendag.

Sesuai intruksi Presiden SBY, ujar Sri Mulyani, pemerintah akan terus melakukan monitoring secara kontinyu situasi yang dihadapi. “Contingency plan akan terus kita siapkan di dalam menyikapi kemungkinan-kemungkinan perubahan situasi global,” ujar Menkeu.

Hadir dalam ratas yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB ini adalah Menko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendag Marie Pangestu, Meneg BUMN Sofian Djalil, Menneg ESDM Purnomo Yusgiantoro, Gubernur BI Boediono, dan Deputi Gubernur BI Miranda Gultom. Kemudian Jaksa agung Hendarman Supandji, Panglima TNI Djoko Santoso, Kapolri Bambang Hendarso Danuri. (win)