Berita Utama

Usulan Indonesia Soal Global Expenditure Support Forum Diterima G-20

Presiden SBY dan Presiden AS George Bush saat pembukaan KTT G-20 di National Building Museum, Washington DC, Sabtu (15/11) pagi waktu setempat. (foto: anung/presidensby.info)
Presiden SBY dan Presiden AS George Bush saat pembukaan KTT G-20 di National Building Museum, Washington DC, Sabtu (15/11) pagi waktu setempat. (foto: anung/presidensby.info)
Washington: Kepada seluruh pemimpin 20 negara yang hadir di dalam G-20 Summit of Financial Markets and the World Economy, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusulkan lembaga internasional menyediakan dukungan dana agar negara berkembang tetap dapat melakukan counter cyclical policy. Dengan demikian negara berkembang dapat mempertahankan pertumbuhannya sehingga dampak negatif krisis terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dapat dikurangi. Hal tersebut dijelaskan oleh Presiden SBY dalam bagian lain konferensi persnya dengan wartawan Indonesia di Hotel Ritz Carlton, Sabtu (15/11) petang.

“Itulah prinsip yang kita ingatkan kepada pemimpin dunia. Indonesia berpendapat dan menjadi bagian dari pertemuan puncak ini, bahwa banyak negara, terutama negara berkembang, mengalami kesulitan baru untuk membiayai pembangunan, untuk menjaga budjetnya, untuk meneruskan tugas mencapai Millenium Development Goals, untuk ikut mengelola persoalan perubahan iklim dan lain-lain. Oleh karena itu, menjadi fair, adil, apabila komunitas global bisa memberikan bantuan yang kita sebut dengan Global Expenditure Support Fund, sehingga kita bisa melangkah lebih efektif ke depan,” kata SBY menjelaskan.

Menurut Presiden SBY, Global Expenditure Support Forum merupakan bagian penting dari upaya global untuk mengatasi persoalan keuangan internasional. “Sekaligus menahan resesi agar tidak mendalam lagi, dan untuk menjaga pertumbuhan dunia pada tingkat semestinya,” kata SBY melanjutkan.

Untuk menjaga likuiditas negara-negara berkembang, Indonesia mengusulkan adanya akses keuangan melalui fasilitas likuiditas dari lembaga multilateral. Pemberian likuiditas tersebut harus diberikan dengan persyaratan yang tidak berlebihan dan dapat dicairkan dalam waktu yang singkat. Indonesia melihat bahwa persaratan yang mengikat akan memberatkan dan menyulitkan negara berkembang.

Usul Presiden SBY tgersebut ditanggapi secara positif dan dimasukkan ke dalam salah satu kesepakatan aksi negara-negara yang tergabung di dalam G-20. Di dalam langkah aksi disebutkan bahwa dalam situasi pasar keuangan mengalami gangguan, negara berkembang yang memiliki prestasi baik dalam menjalankan kebijakan yang tepat tidak mampu mengatasi krisis global. Oleh karena itu, lembaga multilateral harus membantu dengan menyediakan pembiayaan untuk counter cyclical fiscal policy secara fleksibel. (mit/har)