SBY Bersyukur, Keadaan di Mumbai Dapat Dipulihkan

Jakarta: Berkaitan dengan perkembangan situasi di Mumbai India, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersyukur karena keadaan sudah bisa dipulihkan dan situasi berada di bawah kontrol pemerintah India. “Indonesia mendukung penegakan hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum yang dilakukan di semua negara terhadap aksi-aksi kejahatan, termasuk terorisme itu,” kata Presiden SBY dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Senin (1/12) siang.

“Dalam pertemuan saya dengan Presiden India tadi, juga kita bahas ancaman terorisme dan masih menghantui masyarakat dunia. Oleh karena itu, solusinya kita harus waspada. Kita harus melakukan langkah-langkah pencegahan, dan kita juga membangun sistem di dalam negeri masing-masing untuk bisa mencegah dan menanggulangi ancaman terorisme ini. Termasuk kerja sama global yang diperlukan agar lebih efektif lagi di dalam kita mengatasi ancaman terorisme ini,” tambah SBY.

Kepada Presiden India, SBY juga mengucapkan terima kasih karena lima warga negara Indonesia asal Bali yang terperangkap di Hotel Oberoi akhirnya bisa diselamatkan. “Tentu itu langkah yang baik dan mudah-mudahan kerja sama seperti inilah yang terus kita lanjutkan. Satu warga negara Indonesia di luar negeri harus kita selamatkan apabila mendapatkan ancaman. Harus kita lindungi dan harus kita perhatikan hak-hak dasarnya,” terang Presiden SBY.

Sebelumnya,dalam jumpa pers Presiden SBY bersama dengan Presiden India yang dilaksanakan hari Senin (1/12) pagi, tidak terdapat sesi tanya jawab, sebab lazimnya Kepala Negara yang tidak merangkap Kepala Pemerintahan tidak berbicara tentang policy dan juga tidak menegosiasikan masalah-masalah apakah bilateral atau multilateral. “Ini lazim terjadi di acara-acara jumpa pers. Bahkan kalau saudara masih ingat, ketika kita mendapat kunjungan Pangeran Charles dari Inggris, dalam Presidential Lecture yang diberikan oleh beliau tidak ada juga sesi tanya jawab, karena beliau tidak mendapatkan mandat untuk membahas masalah-masalah hal-hal yang menjadi domain dari pemerintah atau pihak eksekutif,” kata SBY menjelaskan. (osa/mit)