Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mengambil pelajaran dari situasi yang baru saja mengguncang Thailand dan India. “Berapa trilyun rupiah yang menjadi kerugian akibat situasi yang tidak menentu. Kita juga melihat dari pandangan mata sendiri melalui televisi, tragedi yang ada di Mumbai, yang dulu juga pernah terjadi di Indonesia. Menghadapi itu semua, tentu kita tidak boleh pasif, tidak boleh menganggap ringan situasi dunia dan pengaruhnya terhadap negeri kita. Kita harus menjaga kesiagaan dan kemampuan kita untuk menghadapi ancaman-ancaman seperti itu,” kata Presiden SBY dalam konferensi persnya di Istana Merdeka pada hari Senin (1/12) siang.

“Dengan penjelasan situasi di Thailand dan India ini, marilah kita mengambil pelajaran yang sangat berharga. Kita masih ingat di awal krisis dulu, sejak 1998 sampai kurang lebih lima tahun setelah itu, keamanan di negeri kita juga dalam keadaan yang terguncang. Bukan hanya keamanan, tetapi juga sosial yang disebut dengan public order. Dan banyak hal itu sangat terganggu, karena berbagai kekerasan, konflik komunal, termasuk juga diantaranya aksi-aksi terorisme. Kita masih ingat pula akibatnya, kita sangat menderita, ekonomi kita sangat merosot, rakyat tidak mendapatkan rasa tenang dan rasa aman, citra kita di luar negeri buruk, investasi terganggu, kegiatan dunia usaha juga terganggu. Dengan demikian, merugikan seluruh kepentingan bangsa. Utamanya merugikan kepentingan rakyat kita yang perlu mendapatkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraannya,” kata SBY menjelaskan. Akhirnya, dengan kerja keras pemerintah Indonesia, keadaan di Indonesia sudah jauh lebih baik.

Oleh karena itu, Presiden SBY mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memelihara kestabilan politik dan sosial di dalam negeri. “Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, komponen bangsa Indonesia, marilah kita pelihara, kita jaga kondisi dan situasi keamanan sosial, politik di negeri ini untuk tetap berada dalam keadaan yang stabil, sehingga tidak terjadi lagi tragedi di awal-awal krisis dulu yang nyata-nyata sangat memukul berbagai sendi kehidupan bangsa kita, utamanya di bidang ekonomi,” tambahnya.

Terutama di tahun 2009, yang merupakan tahun Pemilu. Presiden SBY mengatakan bahwa sudah hampir pasti, situasi politik di Indonesia akan menghangat, dan ada ketegangan-ketegangan sosial. ”Oleh karena itu, saya berharap, kita semua bisa menahan diri, bisa menjalankan demokrasi secara tertib. Justru pemilihan umumlah, ajang yang paling tepat sebagai regularitas demokrasi. Rakyat bisa menyalurkan aspirasinya, bisa menyampaikan pilihan-pilihannya. Di situ yang paling sah, yang paling akuntabel, yang paling demokratis, mari kita pelihara, kita jaga, dan kita berikan peluang agar rakyat kita dengan aman, bebas dan tertib bisa menyalurkan aspirasi dan pilihannya itu. Setiap upaya yang mengganggu situasi yang baik menjelang pemilu ini, tentu harus kita cegah. Kalau kita biarkan, akan membawa kerugian yang tidak sedikit.,” jelasnya.

Presiden SBY juga menghimbau masyarakat untuk menghindari pengerahan massa yang tidak diperlukan. ” Pengerahan massa sebagai motif, apabila disertai dengan tindakan-tindakan yang tidak tepat, bisa menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan, public disorder, public insecurity yang jelas akan membawa keburukan bagi bangsa kita,” papar SBY. Oleh karena itu, Presiden SBY mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memelihara situasi politik, sosial dan keamanan di Indonesia agar semua upaya untuk menjaga perekonomian Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik.

Presiden SBY juga sudah menginstruksikan kepada jajaran kepolisian, jajaran intelijen, jajaran TNI untuk melakukan latihan untuk mengasah kesiagaan, estimasi, keterampilan mereka dalam rangka pencegahan aksi-aksi terorisme dan kerusuhan.

Dalam konferensi pers tersebut, Presiden SBY didampingi oleh Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani, Meko Polhukam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menlu Hassan Wiiajuda, Mentan Anton Apriyantono, Seskab Sudi Silalahi, Mensesneg Hatta Rajasa, Panglima TNI Joko Santoso dan dua Jubir Presiden, Andi A. Mallarangeng dan Dino Patti Djalal. (osa/mit)