Indonesia Berharap Pemerintah Thailand Dapat Memulihkan Gejolak Dalam Negeri

Jakarta: Indonesia berharap pemerintah Thailand bisa mengelola, mengatasi dan memulihkan gejolak di dalam negeri Thailand. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat, demokrasi, bagaimanapun perlu ditegakkan di negara-negara ASEAN, termasuk di Thailand. ”Saya percaya bahwa bangsa, negara dan pemerintah Thailand akan bisa mengatasi masalah ini dengan baik,” ujar SBY dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, Senin (1/12) siang.

”Sebagaimana yang saudara ikuti, ada sejumlah warga negara Indonesia yang berada di Thailand. Apakah mereka berada dalam rangka kunjungan kerja, kegiatan profesional ataupun berwisata, yang harusnya mereka dapat segera kembali ke tanah air. Ada 320 warga negara Indonesia di Thailand, sejumlah 110 sudah bisa kembali dan masih ada sisanya sejumlah 210,” terang Presiden SBY.

Warga negara Indonesia yang berada di Thailand yang lain, sekarang sedang dalam proses persiapan untuk dievakuasi atau diterbangkan kembali ke Indonesia. ”Dubes Indonesia untuk India telah memberikan bantuan pelayanan dan koordinasi dengan pemerintah setempat dan pihak keamanan setempat agar pada saatnya nanti saudara-saudara kita bisa kembali ke Indonesia. Yang jelas, besok Garuda Indonesia akan berangkat ke Thailand untuk membawa penumpang yang berjumlah kurang lebih 165 orang. Kebetulan mereka memegang tiket Garuda. Sisanya, oleh Dubes dan pemerintah juga akan diusahakan untuk kembali ke Indonesia menggunakan pesawat yang bisa menerbangkan mereka baik langsung ke Jakarta maupun melewati Kuala Lumpur,” SBY menjelaskan.

Presiden SBY berharap saudara-saudara kita dapat kembali dengan selamat ke Indonesia, apakah dengan penerbangan atau kombinasi antara jalan darat, kereta api, atau pesawat terbang.

”Berkaitan dengan Thailand, saudara mengetahui bahwa sesungguhnya pada bulan Desember ini, Thailand akan menjadi tuan rumah dari ASEAN, ASEAN + 3 Summit, dan East Asian Summit. Summit ini penting karena disamping untuk meresmikan piagam ASEAN yang baru, yang mulai berlaku diharapkan 17 Desember ini, juga akan merumuskan langkah-langkah bersama untuk menghadapi krisis keuangan global, terutama yang berkaitan dengan yang kita sebut dengan Chiang Mai Initiative. Satu kerangka, satu framework, satu tatanan, untuk pulling dana yang bisa digunakan oleh negara ASEAN,” ujar SBY.

"Dengan demikian Summit ini memiliki urgensi yang tinggi untuk bisa dilakukan pertemuan pada tingkat menteri maupun pada tingkat puncak di Thailand pada bulan Desember ini. ”Sekali lagi untuk pertemuan ASEAN, ASEAN+3 dan juga East Asian Summit, sekarang sedang dilakukan komunikasi oleh pemerintah kita dan pemerintah-pemerintah negara ASEAN lainnya dengan pemerintah Thailand. Menlu terus berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal ASEAN, yang bermarkaskan di Jakarta, dan juga tentunya dengan pihak Thailand sendiri,” kata SBY.

Presiden SBY sendiri berharap agar pertemuan puncak agar tetap diselenggarakan di Thailand. ”Apabila dalam waktu dekat belum memungkinkan, maka dua hal yang mendesak untuk bisa dilakukan misalnya mulai berlakunya secara resmi piagam baru ASEAN dan pertemuan Menlu ASEAN itu bisa segera dilaksanakan dan bisa memulai berlakunya piagam itu. Indonesia bersama-sama dengan Sekjen ASEAN menawarkan bisa dilakukannya di Sekretariat ASEAN yang kebetulan tempatnya di Jakarta,” seru SBY.

”Demikian juga untuk pertemuan para menteri keuangan berkaitan dengan kerangka waktu untuk mengatasi krisis keuangan global sebelum pertemuan puncak G20 nanti, bagus kalau mereka tidak terlalu lama bisa segera bertemu para menteri keuangan tersebut. Dalam hal ini, ada pembicaraan-pembicaraan dan Indonesia menyambut baik dan bersedia apabila ingin pertemuan itu dilaksanakan di Bali. Dengan catatan, baik pertemuan Sekjen ASEAN Jakarta, maupun di Bali itu, tetap Thailand yang menjadi pimpinannya,” tegas SBY.

”Semua itu sedang dikomunikasikan dengan niat yang baik. Sambil mencari jalan keluar yang terbaik. Kita memberikan dukungan dan berharap Thailand bisa mengatasi persoalan dalam negerinya, dan apabila memungkinkan semua itu bisa dilaksanakan di Thailand,” tambahnya.

Mendampingi Presiden SBY saat memberikan keterangan persnya antara lain, Menko Polhukkam Widodo A.S., Menko Kesra Aburizal Bakrie, Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menlu Hassan Wirajuda, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Panglima TNI Djoko Santoso serta Juru Bicara Presiden, Andi A. Mallarangeng dan Dino Patti Djalal. (osa/mit)