Nusa Dua, Bali: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Rabu (10/12) pagi, meresmikan pembukaan Bali Democracy Forum yang bertemakan Building and Consolidating Democracy: A Strategic Agenda for Asia di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali. Sebanyak 32 negara mengikuti Bali Democracy Forum, yaitu suatu forum kerjasama pengembangan demokrasi dan politik di kawasan Asia. Selain Presiden SBY, juga hadir Perdana Menteri Australia Kevin Rudd, Kepala Negara Brunei Darussalam Sultan Hasanah Bolkiah, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao.

Selain empat kepala negara, sebanyak 23 menteri dan tokoh dari negara-negara Asia juga hadir. sementara beberapa negara luar kawasan juga diundang sebagai peninjau, antara lain Italia, Inggris, Swiss, Austria, Belanda, Swedia, Norwegia, Tunisia, AS dan Kanada.

Dalam sambutan pembukaannya, Presiden SBY mengemukakan bahwa tidak ada satupun asas demokrasi yang sempurna di dunia ini. "Tidak ada demokrasi yang sempurna, tidak perduli apa sistem politik yang dikembangkan, dari bagian Asia mana kita berasal, atau budaya yang mempengaruhi," kata Presiden SBY. Bahkan, menurut SBY, hingga saat ini demokrasi masih dan akan terus berkembang. Keyakinan inilah yang mendasari dibentuknya Bali Democracy Forum.

Menurut SBY, kedudukan semua negara yang hadir di dalam Bali Democracy Forum adalah sama, tidak ada satu negara pun yang datang untuk menceramahi negara lain tentang demokrasi. Bali Democracy Forum bukalah suatu ajang yang akan mecoba menerapkan suatu bentuk tertentu dari demokrasi. "Kita semua berkumpul di sini untuk berbagi pengalaman terbaik, ide dan pemikiran," ujar Presiden.

Oleh karena itu, upaya mengatasi tantangan-tantangan demokrasi, adalah hal yang penting untuk dibahas bersama. Diantaranya adalah mengenai keselarasan demokrasi dan harmonisasi hidup. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka, Presiden SBY berharap bahwa Bali Democracy Forum, akan berkembang dan memberikan kontribusi penting pada kawasan masing-masing dan kawasan kita bersama.

Menurut PM Australia Kevin Rudd, demokrasi bukanlah milik barat ataupun timur namun milik seluruh umat manusia sebagaimana tercantum dalam deklarasi HAM. Selain mengucapkan selamat atas perkembangan demokrasi di Indonesia, Rudd juga menyebut komitmen Australia dalam mengembangkan demokrasi. Rudd menekankan mengenai perlunya kerjasama di kawasan untuk mendorong demokrasi.

Sementara Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah menggarisbawahi mengenai kewajiban pemerintah memenuhi kebutuhan warganya atas kehidupan yang layak serta menggarisbawahi penerapan sistem pemerintahan yang baik di kawasan. Sedangkan PM Timor Leste Xanana Gusmao mengungkapkan bahwa demokrasi tidak dapat berkembang dengan sendirinya. Oleh karena itu perkembangan demokrasi harus sejalan dengan sejumlah aspek lain yang membentuk peraturan internasional.

Bali Democracy Forum rencananya akan langsung ditindaklanjuti dengan pembentukan Institute for Peace and Democracy. Institusi tersebut akan berbasis di Universitas Udayana, Denpasar, dan ditujukan untuk menunjang kegiatan dan program dari Bali Democracy Forum.

Usai membuka Bali Democracy Forum, Presiden SBY beserta kepala negara lainnya langsung menghadiri jamuan santap siang, kemudian akan dilanjutkan konferensi pers. (mit)