Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka Munas ke V KADIN di JCC, Jakarta, Minggu (21/12) siang mengatakan, pemerintah telah menetapkan untuk mengintensifkan pembangunan infrastruktur. "Ada Rp 32 triliun dari BI. Saya sudah cek satu persatu apa saja infrastrukturnya, yang daerah yang mana, yang pusat yang mana. Berapa tenaga kerja yang dihasilkan. Demikian juga perhubungan, perumahan rakyat dan PNPM," kata Presiden SBY.

Namun ada yang aneh, saat program bantuan untuk rakyat digulirkan ke daerah-daerah, justru ada pemerintah daerah yang menolak dengan alasan yang tidak jelas. "Saya tidak habis pikir. Katanya ada bupati yang menolak PNPM. PNPM itu sudah berjalan 3 tahun ini, dua tahun efektif, program negara, memberikan Rp 3 milyar tiap kecamatan mulai tahun depan untuk rakyat. Mengapa ditolak? Jelaskan pada saya, jelaskan pada rakyat dari kabupaten yang bersangkutan," tegas Presiden SBY

"Membantu rakyat, menolong rakyat, ditolak. Ini memang mesti ada akuntabilitas bagi yang menolak, supaya rakyat paham duduk perkaranya. Semua itu usaha untuk meningkatkan daya beli rakyat dan untuk menggerakkan perekonomian lokal agar produksi barang dan jasa ada yang mengkomsumsi. Dengan demikian sektor riil tetap tumbuh," jelas Presiden SBY.

Ditambahkan, telah menjadi kewajiban pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk memelihara daya beli rakyat. Ini sangat penting untuk menjaga permintaan. "Saudara-saudara akan mengalami kesulitan kalau produk barang dan jasa tidak ada yang membeli. Oleh karena itu security of demand sangat penting. (win)