Silaturahmi dengan Masyarakat Sorong

Presiden: Masih Banyak PR Harus Diselesaikan

Sorong: Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tetapi karena tracknya sudah benar, kebijakan dan strategi sudah benar, program kita semakin terarah. Anggaran dan uang rakyat makin baik dikelola, karena terus dilakukan upaya memerangi kebocoran-kebocoran dan korupsi.

Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada acara silaturahmi bersama Muspida, pemuka agama dan tokoh masyarakat se Papua Barat, Rabu (21/1) malam, di Hotel Mariat, Sorong. "Percayalah, kalau kita terus mengelola semua ini, tahun demi tahun negara kita makin baik dan ini amanah kita semua , tugas seluruh pemimpin di negeri ini, siapapun," tambah SBY.

Menurut SBY, politisi dan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat bisa datang dan pergi. Demikian regularitas demokrasi, seperti pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2009 ini. Tetapi komitmen, tanggung jawab, kreativitas dan kesungguhan bekerja sangat keras untuk membangun menuju masa depan yang lebih baik, akan abadi dan tidak boleh terganggu oleh suatu perhelatan-perhelatan demokrasi. Ini amanah, abadi selamanya. Harus kita jalankan dan kita tegakkan," tegas SBY.

Presiden yakin, tanah Papua Barat apabila dikelola dengan baik terutama dikelola oleh yang sedang mengemban amanah di provinsi ini, tentu memiliki masa depan yang baik." Saya punya keyakinan yang tinggi. Oleh karena itulah Inpres No 5 tahun 2007 yang saya keluarkan itu, adalah not only new deal policy percepatan pembangunan membangun secara khusus, tapi juga seluruh design dari kontruksi otonomi khusus yang ada di Papua dengan anggaran yang besar, semata-mata untuk mengurangi ketertinggalan, kemudian memacu percepatan pembangunan," tambahnya.

Sumber daya alam di daerah ini, lanjut SBY begitu besar untuk diharapkan dapat dikelola dengan baik. "Kita sudah mengoreksi kesalahan masa lalu, ketika pemerintahan sangat konsentrik dan sentralistik. Kita sekarang sudah menganut otonomi daerah, telah menganut desentralisasi pemerintahan. Dan khusus Papua dan Papua Barat, kita masuk otonomi khusus agar pemimpin dan masyarakat di Papua memiliki ruang untuk mengatur kehidupan yang ada di provinsi ini lebih luas lagi," jelas SBY. (win)