Presiden:

Status Otonomi Luas, Misi yang Diemban Aceh Sama dengan Pusat

Banda Aceh: Aceh pasca tahun 2005 adalah Aceh dengan status otonomi yang luas dan berbeda dengan tatanan waktu yang lalu. Oleh karena itu, sistem politik dan tatanan demokrasi banyak yang bersifat khas dibandingkan dengan provinsi yang lain. Hal tersebut sudah tercantum dalam undang-undang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal itu saat bertemu dengan para anggota Muspida Provinsi, Bupati/Walikota, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Ballroom Hotel Hermes Palace, Selasa (24/2) pagi. "Mari kita biasakan pola pikir bahwa Aceh berada pada status otonomi yang luas," terang SBY.

Presiden berharap semua memahami kandungan substansi undang-undang tentang otonomi Aceh itu. "Meskipun Aceh berstatus otonomi luas, tentu misi yang diemban pemerintah Aceh tidak berbeda dengan misi pemerintah pusat," SBY mengingatkan. "Pertama, di bawah kepemimpinan gubernur bersama DPR harus menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum. Termasuk menjaga keamanan dan ketertiban Aceh," katanya.

Kedua, menjalankan tugas-tugas pemerintahan. "Oleh karena itu harus ada visi, misi, kebijakan, program dan pelaksanaan semua itu untuk kesejahteraan masyarakat Aceh," Presiden SBY menegaskan, di hadapan lebih kurang 300 undangan.

Presiden SBY kembali mengingatkan tujuh prioritas pemerintah yang ditetapkan secara nasional. Yakni, mencegah terjadinya gelombang PHK, menjaga sektor riil, menjaga daya beli rakyat, memberikan proteksi khusus kepada masyarakat miskin, menjaga kecukupan pangan dan energi, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta mengelola inflasi. "Saya berharap Aceh ikut mensukseskan tujuh prioritas tersebut untuk kepentingan masyarakat Aceh," ujar SBY.

Usai acara, Presiden SBY menyempatkan diri bersilaturahmi dengan beberapa tokoh agama Aceh. Mendampingi Presiden SBY, antara lain, Menko Polhukkam Widodo AS, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri Mardiyanto, Menkominfo M. Nuh, dan Menhub Jusman Syafi'i Djamal. (osa)