Presiden SBY Terima Gubernur Papua

Gubernur: Tiap Kampung di Provinsi Papua Menerima Dana Rp 300 s/d Rp 700 Juta

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Selasa (3/3) siang menerima Gubernur Papua, Barnabas Suebu, di Kantor Presiden. Kedatangan Gubernur Papua untuk bertemu dengan Presiden, adalah untuk memberikan laporan mengenai kemajuan pembangunan di Papua.

Kepada Presiden, Barnabas Suebu menjelaskan mengenai pembangunan di Papua yang menggunakan pendekatan baru yang sudah berjalan dua tahun. "Yaitu gerakan masyarakat untuk membangun kampungnya sendiri. Pembangunan ini, seluruh dana yang berasal dari APBN, PNPM Mandiri, dikoordinasikan dan disinkronisasikan dengan program dari anggaran provinsi dan kabupaten," ujarnya. Hingga saat ini, dana pembangunan yang sudah dikeluarkan mencapai Rp. 1 trilyun. "Masing-masing kampung mendapatkan Rp. 300 - 700 juta / tahun dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja kampung yang harus mereka kelola secara transparan, demokratis dan akuntabel," papar Guberur Papua usai diterima Presiden.

"Secara terus menerus kita memantau perkembangan program pembangunan tersebut. Kita pantau berapa banyak lapangan kerja terbuka lagi di kampung-kampung, kenaikan dari pendapatan mereka, turunnya kemiskinan di Papua melalui program ini. Juga pertumbuhan ekonomi di setiap kampung dan sekaligus kita ukur perbaikan dari kualitas hidup manusia, seperti perbaikan gizi, kesehatan, rumah - rumah yang kita bangun dan air bersih untuk mereka. Ini yang akan kita pantau dan ukur kemajuannya dari tahun ke tahun," jelasnya.

Selain itu, dilaporkan juga mengenai usaha Papua dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi. "Kita lakukan reformasi anggaran, sehingga pemborosan bisa dicegah. Satuan anti korupsi melakukan pengendalian yang ketat terhadap semua pengeluaran," kata Barnabas Suebu.

Kepada Presiden SBY, dijelaskan juga mengenai kesiapan Papua menghadapi Pemilu. Barnabas Suebu mengatakan, untuk distribusi logistik ke semua TPS di Papua perlu menggunakan transportasi udara serta transportasi darat dan air. "Dari provinsi ke kabupaten harus terbang, dari kabupaten ke kecamatan harus dengan pesawat terbang. Dari kecamatan ke TPS-TPS harus dipikul dan berjalan kaki, sebelum logistik-logistik tiba di TPS-TPS," katanya. Mengingat sulitnya distribusi logistik ke TPS-TPS, Presiden SBY menyampaikan kepada Gubernur Papua bahwa anggaran daerah Papua dimungkinkan untuk memberikan dukungan terhadap kekurangan - kekurangan KPUD di tingkat provinsi maupun kabupaten. (mit)