Sri Mulyani:

Stimulus Subsidi Pajak dan Bea Masuk Sebesar Rp.13,3 Trilyun Mulai Dilaksanakan

Jakarta: Stimulus fiskal yang sudah disetujui DPR melalui UU APBN 2009 termasuk tambahan yang sudah dilakukan untuk pasal 23 sebanyak Rp. 12,2 trilyun sedang dalam proses pelaksanaan. "Untuk stimulus yang berhubungan dengan penurunan tarif pajak sebesar Rp. 43 trilyun yaitu dalam bentuk penurunan tarif pajak badan, penurunan tarif pajak orang pribadi, dan kenaikan pendapatan tidak kena pajak, sudah berjalan efektif mulai 1 Januari 2009," kata Menko Perekonomian Sri Mulyani usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (23/3) malam.

"Jadi dalam hal ini, total Rp. 43 trilyun untuk satu tahun sudah mulai dirasakan masyarakat dalam bentuk turunnya pembayaran pajak mereka," tegas Sri Mulyani. Dalam ratas tersebut, Presiden SBY meminta Sri Mulyani untuk melaporkan perkembangan tiga hal yaitu mengenai masalah stimulus, hasil pertemuan menteri-menteri keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di London, dan kunjungan Sri Mulyani ke Beijing sebagai utusan Presiden SBY.

Untuk stimulus subsidi pajak dan bea masuk sebanyak Rp.13,3 trilyun sudah mulai dilaksanakan. "Untuk PPH pasal 21 yang sudah mulai berjalan bulan Maret ini yaitu untuk seluruh industri manufaktur, sektor pertanian, perikanan yang medapatkan seluruh karyawan yang berpendapatan dibawah lima juta untuk dibebaskan dari PPH 21," ujar Sri Mulyani.

"Untuk tambahan belanja stimulus sebesar Rp. 12,2 trilyun yang sebagian besar merupakan belanja infrastruktur, pada hari ini sudah diselesaikan persuratannya. Sehingga seluruh paket stimulus Rp. 12,2 trilyun sudah bisa dilaksanakan minggu ini," lanjutnya.

Laporan Sri Mulyani kedua adalah mengenai pertemuan G20 yang akan dihadiri Presiden SBY pada tanggal 1 dan 2 April 2009 mendatang. "Pertemuan leaders meeting tersebut didahului dengan pertemuan G20 pada tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang dilakukan pekan lalu di London. Dalam hal ini semakin diketahui bahwa global ekonomi dianggap lebih dalam dan kepercayaannya pada tingkat rendah. Oleh karena itu G20 semakin penting, terutama pada leaders meeting untuk bisa membuat langkah-langkah kongkrit," Sri Mulyani menerangkan.

"Yang paling nyata adalah mengatasi masalah likuiditas global yang mengering karena adanya permasalahan perbankan di Amerika dan terutama di Inggris. Kedua, agar sektor perbankan dapat segeran diatasi dengan menangani aset-aset buruk. Ketiga, agar lembaga-lembaga keuangan ini segera bisa menjalankan fungsi intermediarinya," tambahnya.

Laporan Menko Perekonomian yang ketiga adalah mengenai kunjungannya ke Beijing yang secara resmi mewakili dan membawa surat Presiden SBY untuk Presiden Hu Jian-tao. "Kunjungan ini pada dasarnya untuk makin mempererat hubungan Indonesia-RRT didalam rangka untuk mengkongkritkan strategic partenership antara Indonesia dengan RRT dengan langkah-langkah yang lebih nyata," jelas Sri Mulyani.

"Hal ini akan ditindaklanjuti Menteri Luar Negeri dan menteri-menteri terkait. Dalam kunjungan saya juga membahas isu-isu yang masih menjadi persoalan bersama yang memiliki kepentingan urgent antara Indonesia dan RRT. Salah satunya adalah pembiyaan proyek 10 ribu megawatt yang beberapa minggu lalu mengalami keterlambatan dalam pencairan proyek-proyek ini terutama dari bank-bank yang berasal dari Cina," terangnya.

Hadir dalam ratas tersebut antara lain, Menko Polhukkam Widodo A.S., Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Mendagri Mardiyanto, Menkominfo M. Nuh, dan Kapolri Bambang Hendarso Danuri. (osa)