Sri Mulyani:

Indonesia Ingin Ada Koreksi Global Agar Krisis tidak Terjadi Lagi

London: Indonesia menghendaki perlunya koreksi terhadap supervisi dan regulasi keuangan yang telah menyebabkan krisis global dan memakan korban negara-negara berkembang yang tak berdosa. Isu ini merupakan salah satu dari empat sikap Indonesia yang akan disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sesi Working Breakfast di KTT G-20, Kamis (2/4) pagi ini atau sore di Indonesia.

Meke/Plt. Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati menjelaskan hal ini kepada wartawan Indonesia di Grosvenor House, Hotel JW Marriott, sesaat sebelum mendampingi Presiden SBY menghadiri puncak acara KTT G-20. "Pada dasarnya Indonesia sangat mendukung terjadi kesepakatan dalam empat hal," kata Sri Mulyani.

Pertama, pentingnya membangkitkan kembali perekonomian dunia. Dalam hal ini penting peranan stimulus fiskal maupun kebijakan makro moneter. "Agar perekonomian tumbuh kembali sehingga pengangguran dan kemiskinan bisa ditekan atau tidak makin memburuk," ujar Menkeu.

Kedua, dari sisi regulasi dan supervisi bidang keuangan yang merupakan perhatian negara-negara Eropa, terutama Jerman, Perancis, dan Italia. "Indonesia juga mendukung pentingnya suatu koreksi kegagalan dari supervisi dan regulasi yang menyebabkan krisis ini terjadi. Ini sebetulnya sudah ditampung," Sri Mulyani menambahkan.

Ketiga, Indonesia menginginkan adanya support fund untuk membantu negara-negara berkembang dan negara yang berpendapatan rendah yang terkena dampak krisis. "Ini sangat didukung oleh banyak negara, bahkan negara Eropa mengatakan memang negara emerging dan developing countries yang menjadi korban tak berdosa dari krisis ini wajib dibantu," Sri Mulyani menandaskan.

Keempat, perlunya menyepakati mekanisme pemberian bantuan dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Termasuk reformasi IMF. Indonesia telah menyampaikan sikap berkaitan dengan reformasi lembaga keuangan internasional ini pada KTT G-20 di Washington, AS, pada November 2008. "Dalam hal ini suara Indonesia sangat didengar karena kita pernah memiliki pengalaman (dengan IMF) pada tahun 1997/1998," Sri Mulyani menjelaskan. Indonesia menghendaki perlu suatu perubahan fundamental dalam operasi IMF dan Bank Dunia. (mit/har)