Soal DPT, KPU Diminta Jelaskan Pada Publik

Jakarta: Sebagai pribadi dan selaku Kepala Negara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa prihatin dan menyesalkan permasalahan yang berkaitan dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Untuk itu Presiden minta KPU menjelaskan kepada publik, bertanggungjawab serta melakukan perbaikan-perbaikan.

Hal itu dikatakan Presiden SBY, sebagai pengantar awal saat memimpin Sidang Paripurna Kabinet Indonesia Bersatu, di Kantor Kepresidenan, Jakarta , Selasa (14/4) siang. "Kita akan mendorong KPU melakukan itu agar semua terang benderang.
Seperti diketahui, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan DPT yang mengakibatkan sejumlah penduduk tak bisa menggunakan hak pilihnya. Persoalan ini cukup mengemuka sebagaimana yang disampaikan. Saya minta KPU untuk bisa menjelaskan kepada publik, kemudian melakukan langkah-langkah semestinya, sehingga semua mendapatkan kejelasan dalam permasalah itu, dan perbaikan yang sungguh-sungguh untuk melanjutkan Pemilu 2009," tegas SBY.

"Saya mendapatkan laporan dari Mendagri, sejak 5 April tahun lalu, masalah DPT ada pada wilayah KPU. Untuk proses selanjutnya bisa dikelola dengan baik," kata SBY. "Keadaan politik dan keamanan dewasa ini, relaif aman. Kampanye terbuka pileg, berjalan relatif baik. Sebenarnya ada dua tahapan. Yang pertama 7 - 8 bulan kampanye terbatas dan kemudian 3 minggu kampanye terbuka seperti rapat umum. Kita menilai, apa yang kita pantau, laporan dari semua pejabat pemerintahan termasuk gubernur dari seluruh Indonesia," kata SBY.

"Pelaksanaan kampanye terbuka pileg pada prinsipnya berjalan aman, tertib, dan lancar. Ditengarai kemampuan menahan diri dari para elit melalui massa kampanye itu, meski berkompetisi secara keras, juga dilihat baik dan tidak terjadi insiden atau benturan antar konsituen yang kita kategorikan sebagai suatu gangguan yang serius.
Untuk itu selaku Kepala Negara, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada pejabat negara dan pemerintahan yang telah dapat selenggarakan kampanye dengan baik, juga pada para pimpinan parpol dan anggotanya," tambahnya.

"Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan di seluruh Indonesia, juga berlangsung relatif aman dan lancar. Ada sejumlah gangguan dalam skala kecil yang terjadi di Papua, tapi dari laporan inteligen dan juga penjelasan dari TNI, tidak berkait langsung dengan kompetisi di pemilu ini," jelas SBY. "Permasalahan teknis, termasuk distribusi kotak suara, masih terjadi. Di Papua masih beberapa lokasi belum karena faktor medannya, meskipun sudah diupayakan oleh jajara KPUD daerah. " ujar SBY

"Di sisi lain, muncul beberapa kasus disertai dengan tuntutan. Saya mengikuti pemberitaan media massa, apa yang disampaikan berbagai pihak seperti sejumlah pelanggaran pileg 2009. Diduga ada yang bersifat administratif, ada juga bersifat pidana. Tapi biarkanlah proses hukum yang sedang berjalan diselesaikan, baik administratif maupun apakah itu pidana atau bukan, dan ini sesungguhnya tidak khas pemilu 2009," ujar SBY.

Menurut SBY, dalam catatan pemilu tahun 2004 juga ada hal-hal demikian, dan tak kurang 10 ribu pelanggaran yang terjadi. "Bukan jumlahnya, tapi jenis apa saja pelanggaran itu terjadi, dan itu penyelesaiannya harus adil sesuai UU dan ketentuan yang berlaku," pungkas SBY. (win)