Berita Utama

Menko Polhukam: Pada Dasarnya Pemilu Legislatif Berjalan Kondusif

Presiden SBY hari Rabu (15/4) siang memimpin rapat terbatas kabinet membahas pelaksanaan Pemilu 2009 di Kantor Presiden. (foto: abror/presidensby.info)
Presiden SBY hari Rabu (15/4) siang memimpin rapat terbatas kabinet membahas pelaksanaan Pemilu 2009 di Kantor Presiden. (foto: abror/presidensby.info)
Jakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo, AS mengatakan, pada dasarnya proses pemilu legislatif tahun 2009 berjalan kondusif, termasuk pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, kecuali di Papua yang bersifat kriminalitas dan pelanggaran hukum, dan itu sudah dilakukan tindakan oleh aparat hukum.

Widodo dalam keterangan persnya usai mengikuti ratas bersama 8 perwakilan gubernur se Indonesia di kantor Kepresidenan hari Rabu (15/4) siang mengatakan, "Memang, ada permasalahan yang timbul karena pemilu sangat kompleksitas, terutama soal DPT atau Daftar Pemilih Tetap, serta distribusi logistik ada yang tertukar surat suara. Untuk itu diharapkan dapat diatasi di daerah. Para gubernur diharapkan merumuskan rekomendasi-rekomendasi untuk pemilu yang akan datang untuk penyempurnaan DPT dan lain-lain, sesuai kewenangannya," kata Widodo didampingi Mendagri Mardiyanto.

Ditambahkan oleh Mendagri, tidak ada niat pemerintah membiarkan terjadinya masalah DPT dan logistik. "Tapi karena ini memang domain KPU, sehingga tidak boleh kita melakukan tindakan diluar kewenangan pemerintah. Apabila dalam pelaksanaannya ada kesulitan, tolong kita juga diajak untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut," kata Mardiyanto.

"Yang dilakukan, tentu support personil untuk bisa memberikan suatu pelurusan-pelurusan dalam data itu. Beberapa personil yang kita panggil dan kita tempatkan di masing -masing provinsi, bisa memberikan advice pada mereka sepanjang itu diperlukan dan sebagai bahan pencocokan. Itu kita lakukan sebagai bentuk bahwa pemerintah juga turut prihatin terhadap masalah ini. Malah sudah keluar edaran saya, sesuai permintaan KPU, bahwa yang kedepan ini Pilpres dan Pilwapres dukungan penuh agar supaya masyarakat bisa ikut serta dalam pemilu nanti, dengan tetap mematuhi aturan dan kewenangan kami selaku pemerintah, dan tidak memasuki domain KPU, " kata Mardiyanto. (win)